Kalangan sejarawan hingga aktivis HAM menilai upaya nonyudisial bagi korban pelanggaran HAM berat oleh pemerintah harus diikuti penulisan ulang sejarah RI. Tanpa itu, penggelapan kebenaran masih berlangsung.
atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu perlu diungkapkan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab konstitusional pemerintah untuk melakukannya.
”Apa yang terjadi di bulan Januari lalu dengan adanya pengakuan dan penyesalan dari negara itu seperti secercah sinar yang masuk yang kemungkinan peluang itu akan menutup lagi. Belum pernah dalam sejarah 50 tahun terakhir di Indonesia, pemerintah mengakui secara terbuka,” kata Marzuki.Diorama penyiksaan dan pembunuhan para jenderal pada peristiwa Gerakan 30 September PKI 1965 di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa .
Kekhawatiran bahwa tidak ada tindak lanjut pengungkapan kebenaran terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut membuat urgensi untuk penulisan ulang sejarah RI kian terasa.Mahfud: negara menyediakan penelitian ”Mungkin tak hanya 12, tetapi ada kasus lain seperti peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Kuda Tuli , peristiwa Timor Timur. Itu bisa dimasukkan. Saya beranggapan penambahan dua bab itu bisa dilakukan dalam waktu beberapa bulan,” ungkap Asvi.Kesulitan guru jelaskan sejarah 1965
”Kita tahu bahwa Presiden mengakui dan menyesalkan terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tetapi tentang apa, bagaimana latar belakangnya, kejadiannya di mana, pelakunya siapa, tidak diketahui,” ujarnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Viral Tensi 143/165 di Film Bismillah Kunikahi Suamimu yang Dibintangi Syifa Hadju Jadi GunjinganSontak penulis naskah film Bismillah Kunikahi Suamimu diminta melakukan riset dulu sebelum menulis cerita.
続きを読む »
Aktivis, Sejarawan hingga Akademisi Desak Negara Tulis Ulang Sejarah Kasus Pelanggaran HAM BeratPengakuan Presiden Joko Widodo atas 12 pelanggaran HAM berat tidak cukup.
続きを読む »
Kepulauan Solomon Klaim Negara Melanesia Desak Selidiki HAM di PapuaKepulauan Solomon mengklaim KTT Negara Melanesia sepakat mendesak Indonesia agar mengizinkan Komisi HAM PBB mengunjungi Papua.
続きを読む »
Sejarawan hingga Aktivis Desak Negara Tulis Ulang Sejarah Pelanggaran HAM BeratSejarawan, akademisi, hingga aktivis mendesak pemerintah Indonesia menulis ulang kebenaran sejarah terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
続きを読む »
UEA tegaskan keanggotan BRICS tidak akan rusak hubungan dengan BaratBergabungnya Uni Emirat Arab (UEA) ke dalam kelompok negara-negara berkembang BRICS tidak akan merusak hubungan negara Teluk itu dengan negara-negara Barat, ...
続きを読む »
Sidang Lukas Enembe: JPU KPK dan Ahli Tata Negara Debat soal Pertanggungjawaban Keuangan NegaraAhli hukum tata negara, Muhammad Rullyandi, berdebat dengan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam sidang lanjutan terdakwa Lukas Enembe.
続きを読む »