Di tengah upaya perbaikan kinerja yang terus dilakukan, Waskita Karya harus menghadapi fakta jika PMN dibatalkan.
Waskita Karya
Presiden Director Waskita Karya Mursyid juga mengatakan, aksi korporasi yakni rights issue tidak dilanjutkan."Komite privatisasi melalui surat tersebut di atas telah menyetujui dan memutuskan untuk mengembalikan dana PMN TA 2022 sebesar Rp 3 triliun kepada perseroan ke rekening kas umum negara dan proses rights issue/privatisasi perseroan tidak dilanjutkan," katanya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip Senin .
Tak lama berselang, Waskita juga mengumumkan tidak dapat melakukan pembayaran bunga ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020. Pembayaran tersebut memiliki jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Nasib Waskita: Terus Merugi, Didera Utang, Eks Dirut Tersangka Korupsi, Kini PMN DibatalkanBUMN Karya Waskita Karya didera berbagai masalah serius dari mulai utang menggunung, rugi, hingga PMN dibatalkan.
続きを読む »
Pencairan Dibatalkan, Waskita Karya Kembalikan PMN Rp 3 T ke Kas NegaraPT Waskita Karya (Persero) Tbk mengembalikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 3 triliun ke rekening kas umum negara.
続きを読む »
Tantangan Waskita Karya (WSKT): Gagal Bayar Surat Utang, PKPU, PMN BatalPT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) tengah menghadapi berbagai tantangan, seperti pencatatan rugi bersih, pembatalan PMN, hingga tunda bayar surat utang.
続きを読む »
Selain Didera Utang, BUMN Waskita Juga Rugi 5 Tahun Berturut-turutBUMN Karya Waskita Karya didera utang sangat besar serta rugi sejak 5 tahun terakhir.
続きを読む »
Derita Waskita: PMN Dibatalkan, yang Terlanjur Cair Diminta Dikembalikan ke Kas NegaraWaskita Karya harus mengembalikan PMN yang terlanjur dicairkan ke APBN setelah diminta oleh pemerintah melalui Komite Privatisasi.
続きを読む »
Derita Waskita: PMN Dibatalkan, yang Telanjur Cair Diminta Dikembalikan ke Kas NegaraWaskita Karya harus mengembalikan PMN yang telanjur dicairkan ke APBN setelah diminta oleh pemerintah melalui Komite Privatisasi.
続きを読む »