Kontroversi terkait peniadaan buka puasa bersama terus diperbincangkan setelah surat dari sekretaris kabinet tertanggal 21 Maret beredar.
JawaPos.com – Pengurus Pusat Muhammadiyah menyebut buka puasa bersama justru bisa menjadi ajang komunikasi pemerintah dan masyarakat.
Tokoh asal Kudus itu menegaskan bahwa buka puasa bersama tetap bisa dilaksanakan para pejabat. Asalkan tidak menggunakan anggaran negara dan dilaksanakan secara sederhana. ”Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang pilpres,” terang Nasir.
Baca juga:Larang Pejabat Bukber, Jokowi Disebut Anti Islam, Menag: Nggak Lah!Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, larangan bukber tersebut jangan sampai dianggap menghalangi acara-acara berkaitan dengan umat Islam. Karena itulah, PPP berharap kegiatan buka bersama tidak dilarang.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Muhammadiyah Nilai Tak Seharusnya Pejabat Dilarang Bukber, Asal...Muhammadiyah menyoroti larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah yang dikeluarkan Jokowi.
続きを読む »
Bamsoet Desak Pemerintah Menambah Kekuatan TNI/Polri di Papua |Republika OnlineAparat juga harus memutus rantai pasok para separatis.
続きを読む »
Ketua MPR desak pemerintah menambah kekuatan TNI/Polri di PapuaKetua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk menambah kekuatan personel aparat gabungan TNI dan Polri di Papua.
続きを読む »
Komisi III DPR Tunggu Kesiapan Pemerintah Bahas RUU Perampasan AsetKomisi III DPR menunggu surat presiden serta naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset dari pemerintah. Menkumham Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah akan segera mengirimkannya. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »
Jokowi Larang Pejabat Bukber, Komisi IX DPR Duga Pemerintah BerhematPejabat dan pegawai pemerintah dilarang mengadakan buka puasa bersama selama Ramadan. Komisi IX DPR menduga ada alasan lain dibalik larangan itu.
続きを読む »