Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat (MRKB) berharap rancangan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap ...
Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat berharap rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara tetap sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ."Kami harap perubahan yang dilakukan terhadap UU IKN tidak bertentangan dengan UU Pemda," ujar Wakil Ketua MRKB Suyanto di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa.
Sumber pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara dari sektor dana bagi hasil minyak dan gas bumi, serta pendapatan asli daerah, menurut dia, tidak akan mampu mengimbangi perkembangan IKN yang didukung Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan investor."Kalau hanya sebagai daerah penyangga akan ada kesenjangan pembangunan antara IKN dan Kabupaten Penajam Paser Utara," tambahnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Raker dengan Mendagri, Komite I DPD RI Minta Revisi Undang-Undang PemdaKomite I DPD RI pada masa sidang I Tahun Sidang 2023-2024 gelar rapat kerja dengan menteri dalam negeri membahas beberapa hal penting
続きを読む »
Tak Semua Gedung Pemerintah, Swasta Bakal Bangun Tempat Hiburan di IKNInfrastruktur tempat hiburan juga akan dibangun di IKN, di mana Swasta yang berinvestasi.
続きを読む »
Tujuh Tahun Tak Kelar, RUU ASN Bakal Diketok Bulan IniRancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) akan selesai pembahasannya pada bulan ini.
続きを読む »
Pengusaha Swasta Investasi Rp20 Triliun Bangun Sektor Hiburan di IKN NusantaraPemerintah terus meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
続きを読む »
ASEAN Juga Investasi di IKN, 2 Perusahaan Malaysia Bakal Bangun 20 TowerLetter of Intent (LOI) atau surat minat untuk investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mencapai 270.
続きを読む »