Reshuffle adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dicampuri lembaga lain.
Karena itulah presiden bertanggung jawab penuh atas konsekuensi reshuffle. Salah satunya adalah konsekuensi politik.Jika ada reaksi dari partai politik soal reshuffle adalah hal wajar. Karena pemerintahan dibentuk dari koalisi partai politik.
Namun, apa pun motif presiden melakukan perombakan harus dipastikan ukurannya bukan karena koalisi atau bagi-bagi kursi, tapi demi perbaikan kinerja kabinet. Di luar konsekuensi politik, presiden juga harus bertanggung jawab memastikan perombakan kabinet berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang terpenuhi dengan baik.
Bisa membawa Indonesia melaju dengan tenang, di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik dunia yang bergejolak serta melalui pemilu 2024 tanpa ekses sosial yang besar.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
ICW nilai kebijakan perombakan kabinet sarat pertimbangan politik - ANTARA NewsANTARA- Kebijakan perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo dinilai tidak didasari oleh kinerja para menteri, melainkan lebih pada pertimbangan ...
続きを読む »
Sekjen Nasdem Rangkap Menkominfo, Johnny G Plate: Rombak Kabinet Sepenuhnya Hak Prerogatif PresidenJohnny G Plate menyebut, perombakan kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
続きを読む »
Ketua DPP Golkar Harap Menteri dan Parpol Koalisi tak Main Dua Kaki |Republika OnlineKeputusan perombakan kabinet ada di tangan Jokowi.
続きを読む »
Relawan Ganjar Pranowo Mulai Kampanye Sambil Bagi-bagi SembakoRelawan Ganjar Pranowo di Kalimantan Tengah mulai melakukan kampanye dari rumah ke rumah bagikan sebuah poster Ganjar Pranowo dan satu bungkus minyak goreng.
続きを読む »
Soal Kasus Dugaan Suap Legislator Jatim, PSI: Stop Bagi-Bagi Bantuan Ala SinterklasNanang Priyo Utomo menilai kasus ini terkesan menunjukkan DPRD seperti sinterklas yang membagi-bagikan uang dari jatah alokasi anggaran yang didapatnya dari dana hibah.
続きを読む »