Viktor Santoso khawatir akan ada konflik kepentingan dari Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Jokowi jika ikut mengadili Perpu Cipta Kerja.
TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum uji formil Perpu Cipta Kerja, Viktor Santoso Tandiasa, meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak ikut mengadili perkara yang sudah diajukannya. Penyebabnya karena Anwar adalah ipar dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.'Maka Ketua MK sudah seharusnya tidak ikut mengadili Perpu ini karena akan menimbulkan konflik of interest karena hubungan semenda tersebut,' ujar Viktor dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Januari 2023.
Bukannya memperbaiki, kata Viktor, pemerintah malah mengeluarkan Perpu dengan proses yang tertutup. Padahal, kata dia, waktu satu tahun yang tersisa masih cukup bagi pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.Di sisi lain, Viktor sebelumnya juga jadi koordinator Tim Kuasa Hukum pada gugatan UU Cipta Kerja, yang menghasilkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kepada Tempo, Viktor telah menyebut tindakan Jokowi adalah bentuk perbuatan melanggar hukum pemerintah atas Putusan MK.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Perpu Cipta Kerja Dipermasalahkan, Teddy Garuda: Tak Ada Hubungan dengan Putusan MKWakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyatakan tidak pernah ada yang mempermasalahkan perpu selain Perpu Cipta Kerja
続きを読む »
Hasyim: Ketua KPU Dituduh Mengintimi, Ketua Divisi Mengintimidasi |Republika OnlineSejumlah komisioner KPU dilaporkan ke DKPP.
続きを読む »
Romahurmuziy: Tradisi PPP Itu Eks Ketua Umum Jadi Ketua Majelis PertimbanganMantan ketua umum PPP Muhammad Romahurmuziy merespons pendapat publik yang mempersoalkan kembalinya dia ke politik dan bahkan didaulat sebagai Ketua Majelis PPP.
続きを読む »
Menaker Ida: Perpu Ciptaker Lindungi Pekerja dalam Hadapi Dinamika KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perpu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regula...
続きを読む »
Polemik Perpu Cipta Kerja, Ini Penjelasan Kemnaker soal Pesangon, Upah, Cuti, PHK, dllKementerian Tenaga Kerja RI (Kemnaker) menyampaikan sejumlah penjelasan terkait polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja.
続きを読む »