Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan regulasi pemberian hak guna usaha hingga 190 tahun di IKN Nusantara bukan atas permintaan investor.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa memberikan keterangan kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu . ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Menurut Menteri PPN regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN tersebut guna mengikuti kepentingan masyarakat yang lebih luas. "Nah, kita tidak mau ada spekulasi seperti itu. Kita sekarang melihat kemungkinan-kemungkinan untuk menarik minat masyarakat untuk bisa mau tinggal di IKN," katanya."Tapi, ini memerlukan perubahan undang-undang," ujarnya menambahkan.
"Jangan dilihat dari sisi itu dong, ini harus dilihat dari sisi yang optimistik dong. Harus dilihat juga dari sisi masyarakat yang punya kepentingan. Kalau investor kan hanya mencoba menyediakan, membeli, membayar awal, membangun dan yang memiliki kan masyarakat, individu," ujar Suharso.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Suharso: Indonesia berpotensi terkena dampak el nino pada 2024Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan tahun depan Indonesia berpotensi ...
続きを読む »
Menteri PPPA sambut kedatangan Menteri Pembangunan Sosial SingapuraMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyambut kedatangan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Republik ...
続きを読む »
Audit Impor Kereta Bekas Jepang Tidak Kunjung Rampung, Ini Pernyataan BPKPBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang mematangkan perencanaan audit impor kereta bekas Jepang.
続きを読む »
Musrenbang KSB Tahun 2024 Masih Didominasi FisikBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah merampungkan Musrenbang di delapan kecamatan se Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
続きを読む »
Menkeu: Sinkronisasi perencanaan-penganggaran buat APBN lebih efektifMelalui sinkronisasi, penggunaan APBN sebagai sumber daya yang terbatas dapat benar-benar dialokasikan seefektif mungkin dalam mencapai prioritas pembangunan nasional.
続きを読む »
Menjembatani Kesenjangan Pembangunan Indonesia: Memperkuat Pembangunan dengan Basis RisetMenjembatani Kesenjangan Pembangunan Indonesia: Memperkuat Pembangunan dengan Basis Riset TempoNasional
続きを読む »