Menteri Hadi mengatakan, sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat.
Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha .
Hadi menjelaskan, lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah itu, sebanyak 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Lahan dari Badan Pengusahaan Batam. Hadi menyampaikan bahwa pemerintah juga menyiapkan Hak Guna Bangunan pada lahan seluas 500 hektare yang lokasinya dekat dengan laut untuk memudahkan dalam mencari nafkah.
2 dari 2 halamanAjak Putra DaerahHadi mengatakan, ke depannya pemerintah memberikan beasiswa pendidikan ke Tiongkok bagi putra-putri yang tinggal di 15 titik di Pulau Rempang. Para putra daerah itu akan dilatih agar bisa bekerja di pabrik kaca yang rencananya berdiri di pulau tersebut. Pulau Rempang akan dibangun Rempang Eco City, salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Menteri ATR/BPN tegaskan lahan tinggal di Pulau Rempang tak miliki HGUMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di ...
続きを読む »
Menteri ATR Sebut Lahan Tinggal di Pulau Rempang Tidak Kantongi HGULahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, disebut tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
続きを読む »
Menteri ATR/BPN: Masyarakat di Pulau Rempang Tidak Ada yang Punya SertifikatMenteri (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan masyarakat yang tinggal di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki sertifikat tanah maupun HGU
続きを読む »
Menteri ATR Angkat Bicara soal Kisruh Pulau Rempang, Sebut Masyarakat Tidak Memiliki SertifikatHadi menjelaskan, lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah itu, sebanyak 600 hektare merupakan HPL dari BP Batam.
続きを読む »
Ricuh Rempang Jilid II, Ini Tuntutan Ribuan Warga Pulau Rempang: Tolak Penggusuran!'Pertama, menolak penggusuran 16 kampug tua di Rempang-Galang. Kedua, mendesak Polri membubarkan posko terpadu yang didirikan di Rempang,' kata dia.
続きを読む »
Menteri ATR Respons Kisruh Rempang Eco-City, Singgung Masyarakat Tak Ada SertifikatMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto buka suara soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam.
続きを読む »