Kata ICW soal permintaan Mendagri Tito Kepala Daerah tak usah dipanggil atau diselidiki penegak hukum, minta baca data korupsi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta baca data soal korupsi di Indonesia imbas pernyataannya minta aparat penegak hukum tidak selidiki atau panggil kepala daerah saat bertugas.
"ICW menyarankan kepada saudara Tito Karnavian untuk membuka dan membaca data KPK terkait dengan fenomena maraknya korupsi politik di Indonesia," kata Kurnia dalam keterangannya Kamis malam. Jika membaca data itu, kata dia, Mendagri Tito bakal ketemu data ada ratusan kepala daerah diproses hukum KPK.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Minta Aparat Tak Selidiki Kepala Daerah, Mendagri Tito: Moril Jatuh, Mohon PendampinganMendagri Minta agar aparat hukum tak selidiki kepala daerah, sebut soal moril yang jatuh akibat dan minta pendampingan
続きを読む »
Mendagri Tito soal Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kalau Banyak Positifnya, Kenapa Tidak?Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
続きを読む »
Mendagri Tito Dicurhati Perangkat Desa soal Rawan Dicopot Setiap Pergantian Kepala DesaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima dan mempelajari tiga poin aspirasi yang disampaikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) kepadanya.
続きを読む »
Tito Karnavian Sebut ASN Terlalu Banyak, Mendagri Dorong Pemuda Jadi WiraswastaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah terlalu banyak Menurutnya hal ini akan berdampak pada beban anggaran negara
続きを読む »
Mendagri Tito: Kalau Bentar-Bentar Lidik Bikin Jatuhkan Moril, Berujung Program MangkrakMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung terkait proses penyelidikan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap Pimpinan Daerah.
続きを読む »
Mendagri Tito Minta APIP Kawal Belanja Pemda: Supaya Tidak Ada KebocoranMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal belanja pemerintah daerah (Pemda). Hal ini dilakukan agar lebih efektif, efisien dan tidak terjadi pelanggaran.
続きを読む »