EPO Pertamina di Plumpang yang terbakar menyebabkan puluhan rumah hancur dan setidaknya 20 orang meninggal dunia.
D Dalam dugaan awalnya, polisi menyebut gangguan teknis saat pengisian BBM sebagai penyebab kejadian. Alih-alih meminta Pertamina berbenah, beberapa pihak justru menyalahkan Anies Baswedan yang telah memberikan IMB kawasan kepada warga Tanah Merah. Padahal, kebijakan Anies memberikan IMB kawasan di Tanah Merah ialah wujud tanggung jawab konstitusional seorang kepala daerah dalam melayani warga negara tanpa kecuali. LSM RUJAK membuat kronologi jejak sengketa Tanah Merah yang cukup komprehensif.
Di sisi lain, pada 1969, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan surat izin penggunaan tanah kepada Pertamina. Dengan surat Nomor Ad.7/4/29/69, Pertamina diberi izin membangun Depo seluas 14 Ha. Pada 1975, Pertamina mengajukan HGB kepada Kemendagri dan dikabulkan. Pertamina mendapatkan HGB selama 20 tahun atas bidang tanah seluas 156 ha di Kelurahan Rawabadak, Kelapa Gading dan Kecamatan Koja.
Warga Tanah Merah juga melawan di meja hijau dengan mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan surat perintah bongkar dari Wali Kota, dan surat pengukuhan pesangon oleh Pertaminda. Upaya perlawanan di pengadilan dimenangkan oleh warga. Pada 31 Januari 1992, PTUN Jakarta memerintahkan Wali Kota Jakarta Utara untuk menangguhkan/ menunda pembongkaran bangunan rumah yang dihuni warga penggarap. Sampai kini, sengketa agraria antara warga penggarap di Tanah Merah dan Pertamina masih belum tuntas.
Untungnya Indonesia menganut sistem demokrasi. Ada pemilihan umum yang menjadi sarana bagi warga negara untuk memilih pemimpin yang mau memperjuangkan kepentingan mereka. Itulah persisnya yang dilakukan warga Tanah Merah dalam setiap pemilihan kepala daerah. Mereka mendesakkan kontrak politik kepada calon Gubernur DKI Jakarta agar mau memperjuangkan hak-hak warga di Tanah Merah.
Lebih jauh, jika tanah sengketa dibiarkan kumuh tak terurus, sebenarnya yang dirugikan bukan hanya warga yang tinggal di sana. Namun, warga kota secara menyeluruh. Lingkungan yang kumuh, dapat menjadi sumber masalah kesehatan yang dapat menjadi masalah bagi seluruh warga kota. Kesadaran ini, ditambah dengan keinginan untuk menjalankan amanat konsitusi membuat Gubernur Anies Baswedan membuat terobosan menerbitkan IMB Kawasan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Negara-Negara Asia Borong Gelar 'Negara Polusi Terparah' di Dunia, Ini Daftarnya | merdeka.comSurvei menunjukkan India dan Pakistan, menjadi negara dengan kualitas udara terburuk di Asia Tengah dan Selatan pada 2022. Selain kedua negara tersebut, negara-negara lain di Asia muncul di peringkat lima besar dunia sebagai negara dengan kualitas udara terburuk.
続きを読む »
Cerita Asep Pemilik Asli Tanah di Cibitung Malah Dilaporkan ke Polisi sama Mafia TanahSaat itu Asep kaget bukan kepalang tanah miliknya diratakan oleh sebuah perusahaan pengembang di Cibitung Bekasi. Usut punya usut, pengembang mengaku membeli tanah.
続きを読む »
Pemudik Lebaran Diprediksi 123 Juta, PT ASDP Siapkan 225 KapalPT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan 225 kapal untuk melayani warga yang mudik Lebaran.
続きを読む »
Musibah dan Berkah Warga Bogor Bersama Tanah LongsorBersama longsoran tanah yang memutus akses utama Bogor-Sukabumi, ada musibah-berkah, kesulitan-kemudahan, dan penambahan-pengurangan bagi warga sekitar. Metropolitan AdadiKompas
続きを読む »
Fenomena Tanah Bergoyang, Warga Lumajang Mulai Berdatangan ke Lokasiviralnya video fenomena tanah bergoyang di tepi aliran Sungai Regoyo, Desa Gonduruso, Lumajang, mengundang penasaran warganet, yang terus berdatangan ke lokasi
続きを読む »
Pemkot Surabaya cari solusi sengketa tanah warga dengan PD Pasar SuryaWakil Wali Kota Surabaya Armuji mencari solusi atas penyelesaian sengketa tanah warga Wonokromo dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya, Kota Pahlawan, Jawa ...
続きを読む »