Pemerintah diminta untuk jadi pelindung bagi masyarakat dari upaya tangan-tangan rakus mafia tanah.
MASYARAKAT adat dari 7 Ulayat di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mendatangi sejumlah instansi pemerintah, termasuk Kantor Pemkab Manggarai Barat, Polres Manggarai Barat, Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor DPRD Manggarai Barat. Selasa .
Saat ini, hal itu terjadi lagi dengan salah satu tetua adat ditahan oleh Kejaksaan pada hari ini terkait sebuah kasus yang dinilai banyak rekayasa, ketika sebuah surat yang ditandatangani oleh 7 Ulayat di Boleng, sebagai celah, dengan memanfaatkan beberapa orang yang bersedia dijadikan boneka mafia tanah.
Upaya yang dilakukan ulayat Mbehal untuk meluruskan sejarah terkait tanah ulayat kemudian digugat oleh orang yang mengaku ulayat Tarlain di Pengadilan dan telah memiliki kekuatan Hukum tetap pada tingkat MA. Semua gugatan Tarlain ditolak dan dimenangkan oleh Ulayat Mbehal. "Kami datang untuk mendesak instansi-instansi terkait agar merapikan persoalan yang mengakibatkan carut marutnya persoalan tanah yang bersumber dari hukum adat," ujar Koordinator Aksi Doni Parera.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Panglima TNI: Pemerintah Terus Berupaya Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat PapuaPanglima TNI mengatakan bahwa TNI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI akan siap melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
続きを読む »
Silaturahmi Bareng Masyarakat di Papua Barat, Kapolri: TNI-Polri Solid dan Siap Kawal Program PemerintahKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf TNI menggelar silaturahmi dengan Forkopimda dan lintas elemen masyarakat di Papua Barat.
続きを読む »
Kapolri: TNI dan Polri Harus Mengawal Kebijakan Pemerintah Demi Kesejahteraan RakyatTNI dan Polri berkewajiban mengawal proses pembangunan dan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat di Papua
続きを読む »
Di Ujung Jalan, Tiba-tiba Pemerintah Ganti Baju BLU Batu BaraPemerintah mengganti baju BLU batu bara menjadi Mitra Instansi Pemerintah (MIP)
続きを読む »
Bangkrut dan Miskin, Sri Lanka Potong Anggaran Besar-besaranPemerintah Sri Lanka mengumumkan pemotongan belanja pemerintah yang tajam pada Selasa (10/1/2023).
続きを読む »
Penetapan Hutan Adat di Danau Toba Jadi Solusi Konflik AgrariaDari 74.157 hektar wilayah adat di kawasan Danau Toba, baru 6.400 hektar yang mendapat SK penetapan dari KLHK. Kemauan politik pemda dan pemerintah pusat sangat minim dalam mengakui dan melindungi hak masyarakat adat. Nusantara AdadiKompas
続きを読む »