Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih menolak energi baru dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih menolak energi baru dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan . Dalam hal ini, sumber energi baru masih berasal dari fosil.Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law Fajri Fadhillah mengatakan dalam pasal 53 RUU EBET draf Juni 2022 mengatur agar harga energi baru mempertimbangkan nilai keekonomian.
Meski demikian, pertimbangan itu justru bertentangan dengan pilihan sumber energi yang digunakan dengan masih mengandalkan energi fosil berkedok energi baru. Menurutnya, RUU EBET tak sejalan dengan tujuan awal bahwa aturan tersebut dibuat untuk mendorong transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Yulinda menilai Indonesia saat ini justru memerlukan payung hukum yang jelas terkait energi terbarukan. Karena itu, dia merekomendasikan DPR dan pemerintah membentuk suatu lembaga atau badan khusus yang berperan mengelola energi terbarukan agar capaian transisi energi terlaksana dengan baik. Ia menjelaskan Indonesia berkomitmen untuk mencapai minimal 23 persen energi terbarukan pada 2025. Namun hingga 2022, bauran energi terbarukan Indonesia baru mencapai 14,11 persen dan jauh dibandingkan batu bara yang lebih dari 67 persen dari bauran energi nasional.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Koalisi Gemuk Negatif, Gerindra Lebih Nyaman Koalisi Indonesia Maju Dianggap Koalisi BesarKoalisi besar memiliki kekuatan besar berkat bersatunya sejumlah elemen bangsa.
続きを読む »
8 Contoh Perubahan Energi Listrik Menjadi Energi Panas dalam Kehidupan Sehari-HariPerubahan energi listrik menjadi energi panas adalah proses di mana energi listrik diubah menjadi panas sebagai bentuk energi yang dapat digunakan untuk memanaskan objek.
続きを読む »
Koalisi Sipil Desak DPR Pakai Hak Angket Usut 'Data Intelijen' JokowiKoalisi sipil mendesak DPR RI melakukan hak angket guna mendalami dugaan Presiden Jokowi menyalahgunakan data intelijen.
続きを読む »
Moeldoko soal Koalisi Sipil Desak DPR Usut 'Data Intelijen' Jokowi: Jangan BerlebihanMoeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
続きを読む »
Koalisi Sipil Buka Posko Bantuan Hukum Gratis di RempangTim Solidaritas Nasional untuk Rempang membuka posko bantuan hukum untuk masyarakat Pulau Rempang di Kampung Sembulang Hulu.
続きを読む »
Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Panggil Jokowi dan BIN Terkait Dugaan Penyalahgunaan Data Intelijen Partai PolitikPemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
続きを読む »