Saat ini kondisi pekerja migran di Asia Tenggara masih jauh dari kondisi kerja layak dan rentan terjerembap praktik perdagangan orang. Ada tiga jenis sektor pekerja migran yang berpotensi terjadi perbudakan modern.
2023 telah terlaksana di Jakarta melalui Konferensi Tingkat Tinggi Ke-43 ASEAN dan serangkaian pertemuan puncak dengan mitra strategis ASEAN, seperti Jepang, Korea, India, Australia dan negara-negara Pasifik, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Selain itu, diadakan pula pertemuan dengan lembaga multilateral, seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia.
Sebaliknya, ASEAN menjadi konservatif ketika berbicara mengenai masalah politik keamanan dan sosial budaya. ASEAN mengedepankan prinsip kolot ASEAN untuk tidak mencampuri urusan domestik negara anggota ASEAN. Hal ini terlihat ketika ASEAN sangat lambat menyelesaikan krisis politik di Myanmar dan tidak pernah bersikap mengenai kemunduran demokrasi dan menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil di kawasan ini.mobilitas manusia dan tenaga kerja di Asia Tenggara.
The ASEAN Mutual Recognition Arrangement mengakui dan memperbolehkan pekerja dengan keterampilan dan upah tinggi memiliki keleluasaan untuk bermobilitas lintas batas negara di kawasan ASEAN. Syarat dan ketentuan ini tidak berlaku untuk mayoritasyang berupah rendah dan dianggap tidak memiliki keterampilan. Padahal, merekalah yang menjadi tulang punggung perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN.
Masa keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada tahun 2023 memang telah menghasilkan beberapa dokumen terkait perlindungan pekerja migran, seperti deklarasi mengenai perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya pada masa kritis, dan deklarasi ASEAN untuk penempatan dan perlindungan pekerja migran di sektor perikanan.akibat penyalahgunaan teknologi digital.
Saat ini kondisi pekerja migran di kawasan Asia Tenggara masih jauh dari kondisi kerja layak dan rentan terjerembap praktik perdagangan orang.Saat ini kondisi pekerja migran di kawasan Asia Tenggara masih jauh dari kondisi kerja layak dan rentan terjerembap praktik perdagangan orang.
Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam masuk Tier 2 Watch List. Pemerintah negara-negara ini dinilai tidak serius menangani perdagangan orang. Adapun Kamboja dan Myanmar masuk peringkat terburuk Tier 3. Pemerintah kedua negara itu dikategorikan gagal menangani perdagangan orang.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Menaker Imbau Pekerja Migran Ikuti Prosedur yang Benar agar TerlindungiMenaker mengimbau para Pekerja Migran Indonesia agar dapat bekerja ke luar negeri secara prosedural, jika nanti sudah dapat dipulangkan ke Indonesia dan berencana kembali
続きを読む »
Temui Pekerja Migran di Shelter KBRI Brunei, Menaker Ida Ingatkan Hal Penting IniMenaker Ida Fauziyah mengingatkan sejumlah hal penting saat menemui pekerja migran Indonesia di Shelter KBRI Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
続きを読む »
Menaker: Pemerintah komitmen lindungi pekerja migran IndonesiaMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Pemerintah Indonesia memiliki komitmen serius dalam melindungi pekerja migran ...
続きを読む »
Agar Mendapat Perlindungan Maksimal, Pekerja Migran Diminta Ikuti Prosedur yang BenarPastikan ditempatkan oleh perusahaan berupa P3MI yang terdaftar di Kemnaker.
続きを読む »
Menaker Ida Fauziyah Tegaskan Pemerintah Serius Lindungi Pekerja Migran IndonesiaMenaker Ida Fauziyah menegaskan pemerintah serius melindungi pekerja migran Indonesia dan memastikan mendapatkan hak-haknya secara adil
続きを読む »