Rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta kembali mencuat di awal 2023.
Bisnis.com, JAKARTA - Rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing di Jakarta kembali mencuat pada era kepemimpinan Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono.
Namun, tingginya penolakan masyarakat terhadap penerapan aturan jalan berbayar ERP di Jakarta membuat hal tersebut sulit diimplementasikan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
DKI Jakarta Memberlakukan Kebijakan ERP, Masyarakat Harus Bayar Jika Melintasi 25 Ruas Jalan iniPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik
続きを読む »
Belum Berlaku, Jalan Berbayar atau ERP di Jakarta Masih Berupa UsulanRencana penerapan ERP masih dalam tahap pembahasan serta penyusunan aturan juga Perda.
続きを読む »
Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Tarif Paling Murah Rp5.000Dishub DKI mengusulkan besaran tarif Rp5.000 hingga Rp19.000 untuk jalan berbayar ERP di Jakarta.
続きを読む »
Ini Rencana Daftar 25 Jalan Berbayar ERP di JakartaPemprov DKI sedang mematangkan rencana daftar 25 jalan berbayar atau ERP di Jakarta.
続きを読む »
Rencana Penerapan Jalan Berbayar ERP Jakarta: Berlaku Setiap Hari, Pagi sampai MalamPemerintah DKI telah menyusun Raperda tentang jalan berbayar ERP. Rencananya, tarif ERP diberlakukan setiap hari.
続きを読む »
Nekat Langgar ERP di Jakarta, Mesti Bayar 10 Kali Tarif NormalPemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota untuk mengurai kepadatan dan kemacetan jalan. Baca selengkapnya di
続きを読む »