Tiga dari empat tersangka menang dalam sidang praperadilan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta Polri memeriksa personel penyidik Polresta Bogor yang menangani perkara kekerasan seksual yang dialami pegawai Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah .
Mahfud menjelaskan setidaknya ada dua alasan mengapa Rakor Kemenkopolhukam meminta pemeriksaan terhadap penyidik Polresta Bogor tersebut. Pertama karena telah mengeluarkan surat penghentian penyelidikan perkara dengan dua surat yang berbeda ke alamat berbeda disertai alasan berbeda. "Menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, yakni di dalam pasal 12 yang berlaku ketika kasus ini diproses bahwa kasus-kasus yang bisa diberi restorative justice adalah kasus yang kalau diberi restorative justice tidak menimbulkan kehebohan, tidak meresahkan di tengah-tengah masyarakat, dan tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Syarat ini tidak dipenuhi," ujar Mahfud.
Mahfud mengaku bahwa Kemenkopolhukam mendapatkan informasi proses di internal Polresta Bogor untuk melaksanakan keputusan rakor tersebut sudah dilakukan. Kendati demikian, kata dia, pihaknya mendorong agar proses perkara yang disangkakan dengan Pasal 286 KUHP tetap dilanjutkan karena asas"Ne Bis In Idem" tidak bisa dianggap berlaku lantaran pokok perkara utama belum mendapat putusan.
Dengan putusan tersebut, maka status tersangka kasus kekerasan seksual terhadap ketiganya menjadi gugur.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Mahfud Minta Polri Jaga Kepercayaan Publik yang Mulai Naik Lagi Usai Kasus Ferdy SamboMenkopolhukam Mahfud MD mengatakan, indeks kepercayaan publik kepada Polri sempat merosot pada bulan Juli 2022. Mahfud minta Polri jaga kepercayaan publik yang mulai naik lagi usai kasus Ferdy Sambo. Nasional MahfudMD
続きを読む »
Mahfud Minta Polri Periksa Penyidik Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKMPernyataan bahwa restorative justice atau keadilan restoratif telah dilaksanakan sekalipun sudah menyalahi aturan yang berlaku saat kasus terjadi, yakni Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.
続きを読む »
Mahfud Md: Kepercayaan Publik kepada Polri Turun Drastis karena Sambo, tapi Kini Naik LagiMahfud Md menyebut pada awal 2022, Polri memberikan kontribusi terbesar mengenai kepercayaan publik terhadap pemerintah.
続きを読む »
Sesalkan Bentrok Karyawan PT GNI, Mahfud MD Sikapi Tiga Poin IniPemerintah menyesalkan terjadinya bentrokan karyawan di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang mengakibatkan dua karyawan meninggal.
続きを読む »
Mahfud: Kepercayaan Publik ke Polri Turun Drastis Karena Kasus SamboMenko Polhukam Mahfud Md awalnya memberikan apresiasi kepada Polri karena hasil survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik kepada pemerintah membaik dari segi keamanan.
続きを読む »