Mahfud MD menekankan MK tidak mengatur sistem pemilu, terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, melainkan hanya membatalkan atau meluruskan UU.
Menkopolhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat . ANTARA/Desca Lidya Natalia.Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menekankan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur sistem pemilu, terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, melainkan hanya membatalkan atau meluruskan UU.
"Urusan proporsional terbuka atau tertutup itu urusan legislatif, bukan urusan MK; karena MK tidak boleh mengatur, tapi boleh membatalkan atau meluruskan. Proporsional terbuka atau tertutup itu silakan legislatif," kata Mahfud saat dimintai tanggapannya soal uji materi UU Pemilu di Jakarta, Senin. Mahfud menceritakan saat dirinya masih menjabat sebagai ketua MK, dia tidak menetapkan sistem pemilu terbuka; namun hanya mencoret persyaratan sistem terbuka, sementara penetapannya tetap di legislatif.Saat ini, sejumlah pihak mengajukan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka di MK. Hal itu menuai pro dan kontra, di mana sejumlah partai politik di parlemen menolak pemberlakuan kembali sistem pemilihan proporsional tertutup.
Terkait polemik itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai usulan perubahan kembali sistem pemilihan menjadi proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 adalah tidak logis dan dapat membahayakan demokrasi. Oleh karena, menurut Muhaimin, usulan sistem pemilihan proporsional tertutup baru digaungkan setahun sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kebijakan Naturalisasi PSSI di Timnas Indonesia Disebut Melanggar Undang-undangMantan Deputi Sekjen PSSI, Fanny Riawan, mengatakan tidak setuju terhadap naturalisasi pemain di Indonesia karena berbasis agenda bukan semata-mata Merah Putih.
続きを読む »
Nawa Warsa Undang-Undang DesaSejak lama, desa-desa yang beragam di nusantara, telah menjadi basis penghidupan masyarakatnya.
続きを読む »
Lukas Enembe Diduga Punya Backing-an, KPK: Tak Ada yang Lebih Kuat dari Undang-UndangMenurut Firli, tak ada alasan bagi KPK takut dengan para koruptor meski mereka memiliki dukungan dari orang hebat di negara ini.
続きを読む »
Buntut Undang-Undang Cipta Kerja yang Kini Jadi Polemik, Akademisi Minta Semua Pihak Waspadai Munculnya Bughat - Pikiran-Rakyat.comBuntut Undang-Undang Cipta Kerja yang Kini Jadi Polemik, Akademisi Minta Semua Pihak Waspadai Munculnya Bughat
続きを読む »
UU Perlindungan Konsumen Disarankan Mencakup Pidana PenjaraSubstansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang sudah banyak yang ketinggalan.
続きを読む »