Menurut Luhut, salah satu upaya pemerintah mengurangi kasus korupsi melalui digitalisasi sistem keuangan.
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mendorong sinergitas kepala daerah untuk menuntas habis kasus korupsi dan mengurangi operasi tangkap tangan mulai dari tingkat daerah hingga pusat.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koodinasi Pimpinan Daerah di SICC Sentul, Bogor, Selasa .Gandeng Bank Mandiri, Kimia Farma Digitalisasi Akses Layanan Menurut Luhut, salah satu hal yang saat ini tengah diupayakan pemerintah guna mengurangi kasus korupsi di Indonesia adalah dengan transparansi, termasuk di antaranya digitalisasi sistem keuangan.
Dalam pembahasan mengenai hilirisasi industri mineral, ia mengatakan bahwa anggaran pemerintah untuk BUMN nantinya akan bersifat digital.Vida Dukung Digitalisasi BPR dan Koperasi di Indonesia "Ada budget pemerintah sebesar Rp 1.200 triliun dan Rp 400 triliun untuk BUMN yang akan kita digitalisasikan. Jadi dengan itu kita akan mengurangi kasus korupsi, kita tidak mau ada OTT lagi ke depan," kata Luhut.
Ia mengatakan dengan adanya digitalisasi tersebut, pengeluaran negara pun jauh lebih hemat."Dengan adanya digitalisasi ini, kita akan menghemat pengeluaran hingga 29,7 persen," jelasnya.Luhut: BYD dan Tesla Finalisasi Investasi di Indonesia Oleh karena ini, Luhut mendorong kerja sama kepala daerah untuk menuntaskan kasus korupsi di daerah masing-masing. Perbaikan tersebut menurutnya secara bersamaan akan mendorong peningkatan investasi.
"Negara yang bermartabat adalah negara yang punya ekosisitem yang baik. Saya kira teman-teman bupati bisa melihat peningkatan di daerah kita masing-masing. Teruskan ini," pungkasnya.TAG: Digitalisasi Luhut Binsar Pandjaitan Kasus Korupsi Digitalisasi BUMN Beritasatu Bisnis
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pemerintah Siapkan Integrasi untuk Ratusan Aplikasi PemerintahKementerian PAN-RB tengah menyusun rencana untuk mengintegrasikan ratusan aplikasi pemerintah yang dinilai tidak efektif. Pemerintah juga menyiapkan aturan mengenai masa mutasi agar para ASN bekerja lebih serius lagi. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »
PUPR Siapkan Anggaran Perumahan 2023 Rp 6,98 T, Ini RinciannyaPUPR mengalokasikan anggaran untuk bidang perumahan pada tahun ini sebesar Rp6,98 triliun.
続きを読む »
Tahap Awal, Pemerintah Siapkan 700 Hektare Lahan untuk Investor di Pusat IKNPemerintah mempersiapkan lahan untuk investor sebanyak 700 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, Kalimantan Timur. Begini tahap awalnya.
続きを読む »
Kemendagri Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkominda, Bahas soal Ekonomi hingga Stabilitas PolitikMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan Rakornas diikuti pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
続きを読む »
Bakal Dapat Subsidi, Tarif LRT Jabodebek Diumumkan AprilLRT Jabodebek bakal beroperasi, namun sampai saat ini belum ada kepastian besaran tarif yang akan diterapkan, termasuk subsidi yang akan diberikan.
続きを読む »
Banyak Daerah di China ”Megap-megap” Tak Punya Uang untuk Covid-19Tiga tahun berperang melawan Covid-19 membuat banyak daerah kewalahan dan kehabisan anggaran. Untuk membantu daerah, terutama di pedesaan, pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran. Internasional AdadiKompas
続きを読む »