Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 2022. Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Gubernur Khofifah
“LHP atas LKPD ini diserahkan kepada DPRD dan gubernur, untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,” ujar Ahmadi dalam sambutannya.
Ahmadi mengatakan pemeriksaan BPK atas LKPD dlakukan dalam rangka memberkan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.
“BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan suatu hal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meraih opini WTP Delapan kali berturut-turut sejak Tahun 2015,” jelasnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Uji Kepatutan Calon Anggota BPK : BPK Mampu Berperan Lebih Tingkatkan Rasio Pajak'Salah satu tujuan BPK adalah memberikan rekomendasi yang efisien dan efektif dalam hal pemungutan pajak. Ini artinya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, diperkuat di internal BPK.'
続きを読む »
Untuk Kesembilan Kalinya Pemprov Kalteng Raih Opini WTP dari BPK |Republika OnlineOpini WTP menunjukan komitmen Pemprov Kalteng terhadap kualitas laporan keuangan.
続きを読む »
BPK Berikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan DKIPemprov DKI Jakarta menerima opini WTP atas LKPD 2022 dari BPK. Hal itu diungkapkan di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyerahan LHP BPK atas LKPD 2022. Opini WTP kali ini opini keenam bagi DKI. Metro AdadiKompas
続きを読む »
Pemprov DKI tindaklanjuti 86,29 persen temuan BPK RIPemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti 86,29 persen temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. "Pemerintah Provinsi DKI ...
続きを読む »
Temuan Ganjil BPK, Aset Gedung dan Jembatan Pemprov DKI Dicatat Berukuran 0 Meter PersegiBPK RI menemukan pencatatan ganjil dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
続きを読む »
4 Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2022BPK menemukan 4 temuan dalam laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2022 yang meraih predikat Opini WTP. Ada kelebihan bayar.
続きを読む »