Habiburokhman heran karena surat undangan raker dengan Mahfud belum juga dikirim. Padahal berdasarkan rapat 15 Maret 2023 ada kesepakatan di Komisi III DPR.
belum juga dikirim. Padahal, menurutnya berdasarkan rapat internal 15 Maret 2023 sudah ada kesepakatan agenda tersebut di Komisi III DPR RI.
Habiburokhman mempertanyakan mengapa surat itu belum dikirim hingga saat ini. Ia menyebut anggota Komisi III sudah bertekad untuk memperjelas isu Rp 300 triliun yang disampaikan Mahfud Md."Kami juga mempertanyakan, ini ada apa kok surat belum dikirim. Padahal rekan-rekan anggota sangat antusias dan Pak Mahfud pun sudah menyatakan siap hadir," ujarnya.Habiburokhman khawatir lantaran permasalahan teknis, Raker dengan Menko Polhukam dan Kepala PPATK bisa ditunda.
Sebelumnya, Mahfud menekankan dirinya dan PPATK tidak pernah mengubah pernyataan terkait persoalan pencucian uang Rp 300 triliun di Kemenkeu. Dia pun menantikan undangan DPR untuk menunjukkan data-data yang membuktikan hal tersebut ke DPR. "Karena itu, Senin besok saya menunggu undangan. Saya juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu untuk membuat terang masalah ini agar publik paham apa yang terjadi," sambungnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Buntut Rp 300 T, Komisi III DPR Panggil Menko Mahfud dan PPATK Pekan DepanKomisi III DPR akan memanggil Menko Polhukam Mahfud Md dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pekan depan. Raker itu menindaklanjuti narasi Rp 300 T di Kemenkeu.
続きを読む »
Mahfud MD Batal ikut Raker Komisi III DPR Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di KemenkeuAhmad Sahroni menjelaskan rencananya Raker bersama Kemenko Polhukam dan PPATK diadakan Selasa (21/3/2023). Namun Menkopolhukam Mahfud MD berhalangan hadir
続きを読む »
Komisi III DPR Panggil PPATK Terkait Transaksi Rp 300 T di Kemenkeu |Republika OnlineUntuk rapat dengan Mahfud Md, Komisi III DPR melakukan penjadwalan ulang.
続きを読む »
Komisi III Panggil Mahfud MD dan PPATK, Minta Penjelasan Transaksi Rp300 T di KemenkeuKomisi III DPR bakal memanggil Menkopolhukam Mahfud MD dan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
続きを読む »
Komisi III DPR Minta Jaksa Banding hingga Kasasi Terkait Vonis Bebas Terdakwa Tragedi KanjuruhanMantan kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang diyatakan tidak bersalah. Dia divonis bebas majelis hakim PN Surabaya.
続きを読む »
Komisi III DPR Dukung Kapolri Berantas Calo Sekolah Inspektur PolisiKomisi III DPR RI mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersih-bersih oknum yang terlibat pencaloan sekolah inspektur polisi.
続きを読む »