'Saya menyayangkan sebagian besar perusahaan tambang yang beroperasi di Samarinda tidak menjalankan komitmennya untuk melakukan reklamasi di wilayahnya,' kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra. ANTARA/Fandi.
"Saya menyayangkan sebagian besar perusahaan tambang yang beroperasi di Samarinda tidak menjalankan komitmennya untuk melakukan reklamasi di wilayahnya, sehingga dampak buruk kemudian ditinggalkan untuk masyarakat," ujar Samri Shaputra di Samarinda, Kamis. Lanjutnya, selain dampak terhadap jalanan yang berdebu, dampak lainnya adalah dampak ekologi, yang mana ekosistem terganggu di wilayah Kelurahan Handil Bakti dan Kelurahan Batuas.
Dikatakannya, lubang tambang seharusnya langsung dilakukan penutupan pascaberoperasi, sebelum menjadi kolam yang berakibat buruk bagi masyarakat.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Ada Penambahan, Ini Daftar Lengkap Bakal Calon Ketua Umum, Wakil Ketua, dan Exco untuk KLB PSSISusunan daftar bakal calon ketua umum, wakil ketua umum, dan Komite Eksekutif (Exco) untuk KLB PSSI berubah. Ada penambahan nama.
続きを読む »
Video: Presiden Komisi UE & Wakil PM China Bertemu di WEFPresiden Komisi UE & Wakil PM China Bertemu Langsung di WEF
続きを読む »
Ketua Komisi X DPR Sayangkan Penilaian Negatif Terhadap Atlet Dansa |Republika OnlineKetua Komisi X DPR menyayangkan penilaian negatif siswa yang jadi atlet dansa Bogor.
続きを読む »
Ketua Komisi X Tak Setuju Spanduk Tragedi Kanjuruhan Dilarang MembentangKetua Komisi X DPR Syaiful Huda tak sepakat ada pelarangan pembentangan spanduk tragedi Kanjuruhan. Dia menilai pelarangan itu bentuk pembungkaman.
続きを読む »
Soroti Tingginya Harga Tiket Pesawat Rute Domestik, Ketua Komisi V DPR: Jumlah Pesawat di RI TerbatasKomisi V DPR RI menyoroti soal tingginya harga tiket pesawat rute domestik. Ketua Komisi V DPR Lasarus mengungkapkan terbatasnya jumlah pesawat membuat supply dan demand di sektor ini tak seimbang hingga membuat harga tiket melonjak.
続きを読む »
Ketua Komisi I DPRD Ngawi: Masa Jabatan Kades Pernah Delapan TahunDisintegrasi warga pasca pelaksanaan pilkades diamini Ketua Komisi I DPRD Ngawi Supeno. Dia menaruh harapan DPR dan pemerintah pusat mengabulkan keinginan kepala desa setanah air untuk merevisi Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang Desa.
続きを読む »