Anggota DPR RI Herman Khaeron meminta Pemerintah untuk menghentikan proyek pembangunan di Pulau Rempang.
meletus pada 7 September 2023 setelah Badan Pengusahaan Batam bersama aparat TNI dan Polri memaksa masuk wilayah itu untuk melakukan pengukuran dan pematokan tanah. Pulau tersebut rencananya akan digunakan dalam Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City.Bentrokan itu menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat. Terlebih aparat sempat melontarkan gas air mata ke arah sekolah dasar yang berada di sana. Meski demikian, polisi menyatakan penggunaan gas air mata itu sudah sesuai prosedur.
Warga Rempang menyatakan mereka tidak menolak proyek Rempang Eco-City tersebut. Hanya saja, mereka meminta agar 16 kampung tua yang berusia ratusan tahun tidak mengalami penggusuran. Pidato di Markas PBB, Menlu Retno Marsudi Sampaikan Komitmen Indonesia dan ASEAN Capai Target SDGs 2030Sejumlah lembaga pun sempat mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang proyek tersebut.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Relokasi Warga Pulau Rempang, Segini Hitungan Ganti Rugi dari PemerintahPemerintah ingin merelokasi warga di Pulau Rempang untuk mewujudkan kawasan Rempang Eco City.
続きを読む »
China Investasi US$11,5 M, Apa Untung Buat Warga Rempang?Pemerintah akan terus mendorong realisasi investasi di Pulau Rempang, melalui pembangunan Rempang Eco Park.
続きを読む »
Kisruh Pulau Rempang, Ini Janji Pemerintah untuk Warga yang TerdampakHadi mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan area relokasi serta akan memberikan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat di Pulau Rempang yang terdampak
続きを読む »
Soal Pulau Rempang, Kepala Sekretaris Kesultanan Negeri Serdang: Pemerintah KejamCucu dari Sulaiman Saipul Alamsyah yang merupakan Sultan Serdang terakhir ini mengatakan, sikap pemerintah dinilai tidak menghargai historis perjuangan suku Melayu di masa lalu.
続きを読む »
Ganjar Minta Pemerintah Buka Akar Permasalahan Pulau RempangBakal Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo meminta pemerintah agar segera menyelesaikan konflik masyarakat dengan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan
続きを読む »
MUI Pertanyakan Pemerintah soal Kasus Pulau Rempang: Apa Sudah Memenuhi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945?Semakin hari, semakin banyak pula yang mengomentari kasus Pulau Rempang. Baik dari elite politik hingga tokoh agama, seperti Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas.
続きを読む »