Kebijakan berhijab membuat siswi-siswi Muslimah terhalang sekolah di Karnataka India
REPUBLIKA.CO.ID, KARNATAKA–Sebuah laporan oleh Persatuan Rakyat untuk Kebebasan Sipil mengatakan setidaknya 700 pelajar Muslimah di Karnataka, negara bagian India, dilarang masuk ke ruang kelas atau diskors oleh institusi mereka karena menolak membuka jilbab. Laporan tersebut muncul setelah keputusan Mahkamah Agung atas kasus larangan jilbab.
Baca Juga Laporan itu juga menegaskan bahwa pemerintah Partai Bharatiya Janata yang memerintahkan untuk melarang jilbab di dalam ruang kelas dan mengakibatkan dikeluarkannya anak perempuan Muslim dari fasilitas pendidikan di Karnataka. Taluk Bengaluru Selatan dan Bengaluru Utara dilaporkan mengalami jumlah putus sekolah tertinggi. 828 anak perempuan berada di PUC pertama pada saat putus sekolah.
Untuk menyusun laporan ini, tim PUCL mengaku mengunjungi beberapa institusi di lima distrik yaitu Karnataka- Hassan, Dakshina Kannada, Raichur, Udupi dan Shimoga. Mereka mengumpulkan kesaksian siswa, administrator, dan pendidik untuk mendapatkan yang fakta yang lebih jelasPUCL menemukan bahwa instruksi tidak berdokumen kepada kepala sekolah dan administrator perguruan tinggi untuk memberlakukan aturan yang menyebabkan kekacauan dan penyalahgunaan kekuasaan atas siswa dari minoritas.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Mahasiswi Muslim Masih Menghadapi Diskriminasi di Karnataka India |Republika OnlineMahasiswi Muslim mengatakan menghadapi pelecehan dari administrasi perguruan tinggi.
続きを読む »
‘Muslimah Penutup Aurat adalah Ratu Umat Islam’ |Republika OnlineMuslimah yang menutup aurat harus berjuang di tengah islamfobia.
続きを読む »
Article headlineGELORA.CO - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menyoroti kebijakan-kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta H...
続きを読む »
Kuota Haji Normal Lagi, Perindo Minta Pemerintah Buat Kebijakan KomprehensifNormalnya kuota seperti sebelum pandemi Covid-19 dapat memangkas waktu tunggu calon jamaah haji Indonesia. Tahun ini Indonesia kembali mendapatkan kuota haji sebanyak...
続きを読む »
Aspebindo Nyatakan Kebijakan Jokowi Hentikan Ekspor Nikel sudah Tepat - JawaPos.comKetua Umum Aspebindo Anggawira menilai kebijakan Presiden Jokowi sudah tepat dengan melarang ekspor bahan mentah nikel
続きを読む »
Kapolri Tegaskan TNI-Polri Kawal Seluruh Kebijakan Pemerintah Terkait Pembangunan Papua - tvOneKapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan, TNI dan Polri mengawal seluruh kebijakan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan di Provinsi Papua. - tvOne
続きを読む »