KY membeberkan tahapan pemeriksaan terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menangani perkara gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan...
membeberkan tahapan pemeriksaan terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum . Salah satu putusannya adalah menunda pemilu hingga 2025.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito, mengatakan, setelah menerima laporan, pihaknya akan terlebih dahulu memverifikasinya. Selanjutnya KY memanggil hakim PN Jakarta Pusat dan pihak terkait untuk menggali informasi dan mengumpulkan bukti-bukti. Setelah itu, masuk tahap pemeriksaan."Baru setelah itu baru dilakukan pemeriksaan, tetapi di luar para majelis hakim.
"Kemudian dibawa ke Panel baru diputuskan misalnya ini bisa ditindaklanjuti, baru dilakukan pemeriksaan kepada terlapor. Jadi di KY, terlapor itu terakhir," katanya. "Setelah itu misalnya di Panel sudah ditentukan, bisa ditindaklanjuti, dan dugaan pelanggaran etiknya ada, itu baru dibawa ke Pleno. Pleno untuk menjatuhkan sanksi, sanksi apa yang dijatuhkan kepada para majelis hakim," katanya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Jokowi Beberkan Alasan Dukung KPU Banding Putusan Tunda Tahapan PemiluPresiden Joko Widodo berharap KPU melakukan...
続きを読む »
Putusan PN Jakarta Pusat Tidak Bisa Dieksekusi, Ini Alasannya...Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakarta Pusat) terkait penghentian tahapan pemilu yang sudah berlangsung tidak bisa dieksekusi.
続きを読む »
Perludem: Keputusan Penghentian Tahapan Pemilu Harus DilawanMenurut Perludem putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakarta Pusat) terkait penghentian tahapan pemilihan umum (pemilu) harus dilawan.
続きを読む »
Final Four Proliga 2023: Jakarta LavAni Beberkan Kunci Benamkan Surabaya BINTim bola voli Jakarta LavAni Allo Bank selangkah lagi lolos ke babak final Proliga 2023 seusai mengatasi perlawanan Surabaya BIN Samator
続きを読む »
Nilai Ada Kejanggalan, Masyarakat Sipil Akan Laporkan Tiga Hakim PN Jakarta Pusat ke KYBerdasarkan catatan Themis Indonesia, sepanjang 2018-2022, sebanyak 17 kasus perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan ke PN Jakarta Pusat tidak dikabulkan. Karena itu, putusan kabul atas gugatan ke KPU dinilai aneh. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »
KPU Minta Penyelenggara di Daerah tak Terpengaruh Putusan PN Jakarta Pusat |Republika OnlineKPU menegaskan, UU Pemilu tidak mengenal penundaan pemilu.
続きを読む »