DESK Jamsos (D'Jams) KSPSI bertugas untuk mendorong kepatuhan atas kepesertaan program serta pengawasan atas pengelolaan dana buruh yang terhimpun di BPJS Ketenagakerjaan.
KEPASTIAN perlindungan sosial bagi buruh, menjadi tugas negara dalam menjaga derajat hidup rakyatnya agar tetap bermartabat. Lewat dua badan publik, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, negara mewujudkan proteksi sosial tersebut. Dua badan itu, masing-masing ditugaskan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan kesehatan nasional dengan berpedoman kepada UU No:40 tentang SJSN dan UU No 24 tentang BPJS beserta berbagai regulasi turunannya.
Dari kedua Badan Publik Jaminan Sosial itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berkepentingan memastikan khususnya BPJS Ketenagakerjaan, yang mengelola dana buruh saat ini lebih dari Rp625 Trilyun agar berjalan dengan baik dan benar sehingga dapat memberikan keuntungan serta kemanfaatan nyata bagi seluruh pesertanya yaitu kaum buruh/pekerja.
"Kasus-kasus penggelapan dana titipan seperti yang terjadi pada ASABRI sebesar Rp23 Trilyun dan JIWASRAYA sebesar Rp16 Trilyun tidak boleh atau haram hukumnya terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini pun ada dana BPJS Ketenagakerjaan yang berpotensi hilang sekitar Rp22 Trilyun karena dikelola secara tidak hati-hati, namun sangat disayangkan pengusutan itu dihentikan Kejaksaan," ujar Ketua Umum DPP KSPSi Jumhur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat .
KSPSI sebagai "stakeholder" atas BPJS Ketenagakerjaan, ungkap Jumhur, terdorong untuk berpartisipasi memastikan adanya penyempurnaan atas berbagai kerja dan layanan programnya. Untuk itu, KSPSI mendirikan Desk Jamsos. "Desk Jamsos bertugas untuk mendorong kepatuhan atas kepesertaan program serta pengawasan atas pengelolaan dana buruh yang terhimpun di Badan Publik itu. DESK Jamsos juga akan mendorong terciptanya aksesibilitas penuh bagi berbagai layanan jamsos," beber Jumhur.
Pembentukan DESK Jamsos diputuskan melalui rapat pleno DPP KSPSI di Senin, 6 November 2022 lalu. DPP KSPSI telah menerbitkan SK Pendirian DESK Jamsos yang ditandatangani Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum dan Arif Minardi selaku Sekretaris Jenderal bernomor KEP.27/ DPP.KSPSI/XII/2022 menetapkan Pumpida Hidayatulloh dan Achmad Ismail sebagai Ketua dan Sekretaris DESK Jamsos KSPSI.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
KSPSI Harap Dana Sosial Buruh Rp 625 Triliun Tak jadi Bancaan KoruptorDia tidak ingin dana super jumbo itu dijadikan bancaan koruptor. Seperti pada kasus korupsi asuransi yang menerpa Jiwasraya dan ASABRI.
続きを読む »
Dana UHC di Kab Pasuruan Bukan untuk Bayar Tunggakan BPJSProgram Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan layanan kesehatan universal merupakan program baru.
続きを読む »
Tak Pakai Lama, Ini Cara Cairkan Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan 2023 Lewat HPBerikut adalah cara mencairkan klaim JHT 2023 melalui HP atau ponsel.
続きを読む »
Selain Intervensi Baduta Stunting Rp7 M, Banyuwangi Beri BPJS ke Kader Posyandu | merdeka.comSebanyak 11.498 kader posyandu dari 2.310 posyandu di Banyuwangi dilibatkan Pemkab Banyuwangi untuk memantau tumbuh kembang bayi dan kondisi ibu hamil yang ada di wilayahnya.
続きを読む »
Ini RS di Klaten yang Terbaik dalam Terapkan Antrean Online BPJS KesehatanPemanfaatan antrean online di aplikasi Mobile JKN bukan hanya tanggung jawab rumah sakit tapi BPJS Kesehatan juga turut andil.
続きを読む »
Pemerintah Atur Permudah Klaim dengan Dua Akun JHT, Ini Kata BPJS KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan menilai pengaturan dua akun dalam program JHT bisa menjadi solusi bagi peserta yang membutuhkan dana mendesak.
続きを読む »