DPR menyatakan mendukung penuh operasi yang dilakukan kepolisian di Papua.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, hingga saat ini tidak ada penetapan darurat sipil di Papua oleh Presiden Joko Widodo . Menurut dia, penetapan status darurat sipil hanya dilakukan jika keadaan berbahaya berdasarkan mekanisme formal dan prosedural yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Langkah dalam penindakan KKB yang dilakukan tetap merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas dia. DPR, kata dia, mendukung penuh operasi yang dilakukan oleh kepolisian di sana."Termasuk upaya prioritas di mana mencari pilot, statusnya seperti apa, apakah beliau sembunyi, melarikan diri, atau disandera kita masih menunggu," ujar anggota Komisi I DPR itu.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
KSP: Tidak Ada Penetapan Status Darurat Sipil di PapuaAdapun wacana status darurat sipil Papua ini menyusul dibakarnya pesawat terbang Susi Air oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).
続きを読む »
Teten Dicecar DPR Soal KSP Sejahtera: Dapat Penghargaan tapi Gagal BayarKomisi VI menyoroti kasus tersebut karena sebelumnya KSP Sejahtera Bersama pernah mendapatkan penghargaan dari Kemenkop UKM.
続きを読む »
BNPT Kembali Tegaskan KKB Papua adalah Teroris, Penanganannya oleh Polisi |Republika OnlinePelibatan TNI dalam penanganan KKB Papua harus didasari landasan kuat
続きを読む »
DPR Papua Barat Tolak Kebijakan Pjs Gub Papua Barat Daya akan Angkat Plt Kadis PU Bukan Orang Asli PapuaPejabat Sementara Gubernur Papua Barat berencana dalam waktu dekat melantik Kepala Dinas PU Papua Barat Daya isunya bukan Orang Asli Papua (OAP).
続きを読む »