Pakar dan aktivis Pemilu mengkritisi ketidakmampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan wewenangnya terkait penataan Daerah Pemilihan (dapil). Padahal dapil adalah fondasi demokrasi itu sendiri.
Kepentingan politis mewarnai penolakan anggota DPR terkait wacana penataan dapil yang mendesak dilakukan karena sistem yang ada tidak lagi relevan. Pakar sistem pemilu, Profesor Ramlan Surbakti, bahkan menilai sikap itu mewakili kepentingan jangka pendek.
Sikap politisi yang menolak penataan ulang dapil, tergambar dalam Rapat Kerja DPR, KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri dan DKKP pada Rabu . Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan dengan nada mengancam, bahwa persoalan anggaran KPU saja mengalami sejumlah kendala. Karena itu dia mengingatkan lembaga penyelenggaran Pemilu itu untuk tidak menambah masalah baru.
Ramlan Surbakti mengingatkan dapil yang saat ini ada tidak merepresentasikan setidaknya dua hal, yaitu keseimbangan jumlah penduduk yang diwakili dan perwakilan wilayah. Ada provinsi-provinsi, di mana satu anggota DPR mewakili jumlah penduduk yang sangat banyak, hingga lebih dari setengah juta orang. Namun, banyak provinsi di mana anggota DPR mewakili penduduk dalam jumlah jauh lebih sedikit.
“Sebetulnya gagasan untuk menata kembali, mengevaluasi alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan, adalah dorongan yang sudah dilakukan sudah cukup lama, bahkan mungkin sejak Pemilu 2014,” ucapnya. “Misalnya, ada daerah atau provinsi yang kursinya berlebih, kursinya kurang, daerah yang loncat, atau juga ada inkonsistensi lainnya,” ujarnya.
“Dan partai politik pasti sudah punya simulasinya, sudah punya hitung-hitungannya, kalau peta dapilnya seperti ini, akan berapa banyak kursi yang diperoleh. Kalau berubah, seberapa besar pengaruhnya kepada partai politik mereka,” tegasnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Dapil Pemilu 2024 Tidak Berubah, KPU Sepakat Sistem Pemilu Pilih Caleg - Tribunnews.comDaerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI dan DPRD provinsi pada Pemilu 2024 tidak berubah.
続きを読む »
Dugaan Kecurangan Pemilu Menyeret Nama Mahfud MD, Ini Respons Ketua KPUDugaan kecurangan pemilu: Mahfud MD disebut intervensi KPU agar meloloskan parpol tertentu sebagai peserta Pemilu 2024.
続きを読む »
Ini Sikap KPU Soal Polemik Hangat Sistem Pemilu 2024Ketua KPU Hasyim Asy'ari kembali menegaskan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap sistem pemilu yang akan diterapkan di Pemilu Serentak 2024.
続きを読む »
PSSI Gelar Kongres Biasa, Akan Membentuk Komisi Pemilihan dan Komite Banding PemilihanPembentukan Komisi Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan sebagai persiapan awal Kongres Luar Biasa PSSI.
続きを読む »
Sudah Diberi Kewenangan oleh MK Soal Pengaturan Dapil, KPU Pilih Manut Maunya DPR |Republika OnlineKPU dinilai mengabaikan putusan MK yang memberikan kewenangan mengatur dapil pemilu.
続きを読む »
Pakar: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Tetap Konstitusional - Pikiran-Rakyat.comMenurutnya, sistem pemilu proporsional tertutup tetap bersifat konstitusional dan memiliki banyak keunggulan.
続きを読む »