Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu.
“KPU menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu jika hasil pengawasannya dapat disampaikan secara kelembagaan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai regulasi,” kata Divisi Perdatin KPU Bima Yudin CAN, Kamis .
Sebagai lembaga yang terbuka dengan semua masukan demi menjamin hak konstitusional WNI, KPU meminta masukan yang persuasif. “Seluruh elemen masyarakat dapat memberikan masukan yang sifatnya persuasif demi menjamin hak Konstitusional WNI dalam menyajikan data pemilih yang komprehensif, akurat, mutakhir, dan berkualitas,” pintanya.
Selain itu, Yudin juga menjelaskan kaitan masa Coklit yang menjadi fase awal pendataan pemilih door to door. Menurut dia, rangkaian tahapan pemutakhiran data pemilih ini cukup panjang. “Sehingga penetapan DPT pada Juni 2023, dalam rentan waktu tersebut terbuka ruang seluas-luasnya untuk semua elemen masyarakat untuk memberikan masukan,” jelasnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Bawaslu Bima : Masih Ada Pemilih Belum DicoklitPatroli Kawal Hak Pilih oleh Bawaslu Kabupaten Bima hari terakhir masa Pencocokan dan Penelitian (Coklit) masih ditemukan pemilih memenuhi syarat yang belum dilakukan pendataan.
続きを読む »
Seleksi Anggota KPU Dan Bawaslu Jangan Ganggu TahapanPerludem berharap seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2023-2028 di 20 provinsi dan 118 Kabupaten dan Kota tidak menganggu tahapan pemilu 2024.
続きを読む »
Sikap Komisi II DPR soal Putusan PN Jakpus: Minta KPU dan Bawaslu Tidak Menunda Pemilu 2024Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang mengaku kecewa terhadap KPU RI dalam menyikapi putusan PN Jakpus atas gugatan Partai Prima. Dia menyebut
続きを読む »
Aktivis Sebut Seleksi KPU dan Bawaslu Berpotensi Ganggu Tahapan Pemilu 2024Aktivis menyebut seleksi KPU dan Bawaslu di 20 provinsi dan 118 kabupaten/kota berpotensi mengganggu tahapan Pemilu 2024.
続きを読む »
DPRD Kaltim minta penegak hukum tegas sikapi maraknya tambang ilegal'Jangan sampai aparat penegak hukum longgar dalam menegakkan hukum ketika ada masyarakat yang terganggu, karena akan timbul persoalan lain konflik sosial,” kata pihak DPRD Kaltim.
続きを読む »
Tanggapi Eks Ketua PPATK soal laporan Dana Kampanye, Bawaslu: Semua Wajib LaporKomisioner Bawaslu RI Herwyn JH Malonda mengatakan, sebenarnya seluruh sumbangan yang masuk ke partai politik wajib dilaporkan.
続きを読む »