Setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR, Komisi Pemilihan Umum memutuskan belum berencana merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 2 tentang keterwakilan perempuan. KPU dinilai tak mandiri. Polhuk AdadiKompas
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Jumat . Pihaknya belum akan merevisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 8 Ayat 2 yang mengatur 30 persen keterwakilan perempuan.keterwakilan perempuan
. Sebab, pihaknya meyakini 18 partai politik yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya telah memenuhi ambang batas minimal. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari, pihaknya telah berupaya mengakomodasi masukan masyarakat guna merevisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 8 Ayat 2.
Secara prosedur, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , PKPU dikonsultasikan dalam rapat dengar pendapat antara DPR dan pemerintah. Hal ini dilakukan sebelum PKPU ditetapkan. Hasil akhirnya,”Data yang kami peroleh dari 18 partai politik yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif di KPU, angka keterwakilan perempuan sudah di atas batas minimal yang ditentukan UU, yaitu 30 persen,” ujar Hasyim di kantor KPU, Jakarta, Jumat .
Data yang kami peroleh dari 18 partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif di KPU, angka keterwakilan perempuan sudah di atas batas minimal yang ditentukan UU, yaitu 30 persen.Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mendesak KPU untuk segera merevisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 di kantor KPU, Jakarta, Sabtu . Tuntutan ini bertujuan agar terwujud pemenuhan hak politik perempuan dan meminimalkan terjadinya instabilitas politik yang berujung pada wacana penundaan Pemilu 2024.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Status Bacaleg Plate Setelah Jadi Tersangka, KPU: Tunggu Putusan Hukum InkrahSebelumnya, Partai NasDem mendaftarkan Johnny G Plate sebagai bacaleg ke KPU RI. Plate dipersiapkan..
続きを読む »
Terima Delegasi Uni Eropa, Komisi X DPR Singgung Wisman 'Nakal' di BaliKomisi X DPR RI menerima kunjungan dari delegasi Komite Transportasi dan Pariwisata Parlemen Uni Eropa. Mereka sempat membahas wisman nakal di Bali.
続きを読む »
Kemenag Perpanjang Pelunasan Dana Haji: Komisi VIII DPR RI Sebut Penurunan Kemaslahatan Haji sebagai pemicunyaKomisi VIII DPR RI soal perpanjangan pelunasan BIPIH
続きを読む »
Bawa Pulang Emas SEA Games, Anggota Komisi X DPR Puji Mentalitas Garuda MudaKomisi X DPR RI turut mengucapkan selamat atas keberhasilan timnas sepak bola putra U-22 Indonesia sukses membawa pulang emas SEA Games ke tanah air. - Halaman 1
続きを読む »
Aldi Taher Diminta KPU Pilih Jadi Caleg DPR atau DPRD DKIArtis Aldi Taher ternyata menjadi caleg DPR RI dari PBB, dan caleg DPRD DKI dari Partai Perindo. KPU pun meminta Aldi Taher untuk memilih.
続きを読む »
Aldi Taher Bikin Pusing KPU, Maju DPRD dengan PBB dan ke DPR via Perindo | merdeka.comPihaknya akan menghubungi Aldi setelah proses verifikasi berkas selesai pada 23 Juni 2023.
続きを読む »