Hal itu dipicu oleh kebijakan penghapusan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau tenaga honorer yang akan efektif berlaku per 28 November
Tanggal ini hanya berjarak 78 hari dari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Di samping itu, tanggal 28 November 2023 merupakan hari pertama masa kampanye dimulai.Dari sisi KPU, total ada 7.551 pegawai non-ASN hingga saat ini. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI, Parsadaan Harahap, mengatakan bahwa jumlah itu tersebar di lingkungan KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kota/kabupaten.
Pada pemilu sebelumnya, masa kampanye yang lebih panjang memberi keleluasaan lebih bagi KPU untuk melakukan pekerjaan tersebut. Parsadaan menyebut bahwa pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait agar masalah ini bisa teratasi pada waktunya. Bagja mengaku, pihaknya sudah menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, namun disebut belum ditanggapi.
Kini, dengan masa kampanye yang kelewat singkat, praktis para peserta pemilu tak punya cukup waktu untuk memperkenalkan diri dan program ke masyarakat. Mereka dikhawatirkan memilih jalan pintas untuk mendulang suara dengan membeli suara. Dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja , diatur bahwa tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK dalam kurun 5 tahun sejak aturan itu diundangkan pada 28 November 2018.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Bawaslu Terancam Kehilangan 7.000 Pegawai Honorer, Ferry Kurnia Minta Pemerintah Beri Solusi SecepatnyaWaketum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan untuk kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024 maka perlu kualitas dan kuantitas dari SDM Bawaslu. Ketua...
続きを読む »
P3K Dinilai Mengurangi Beban Anggaran DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan mendukung upaya pemerintah daerah yang saat ini telah mengusulkan sekitar 525 formasi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke pemerintah pusat.
続きを読む »
Wali Kota Binjai Serahkan SK PNS dan PPPK Tenaga KesehatanWali Kota Binjai, Amir Hamzah, serahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
続きを読む »
Deteksi Dini PTM, Dinkes Jemput BolaDinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Temanggung membuka pos pembinaan terpadu (Posbindu) untuk seluruh pegawai pemerintah setempat. Hal ini untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular (PTM).
続きを読む »
Pegawai yang Dipecat Dipekerjakan Kembali, Pengelola Masjid Zayed Solo Berikan Penjelasan |Republika OnlinePermintaan ES untuk kembali bekerja di masjid berasal dari teman-temannya.
続きを読む »
Badai PHK di Mana-mana, 21 Perusahaan Teknologi Pangkas PegawaiBadai PHK terjadi di berbagai perusahaan di dunia. Tak terkecuali pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi.
続きを読む »