Jatam menduga pencabutan ribuan izin tambang oleh Bahlil tebang pilih dan transaksional.
JAKARTA, KOMPAS — Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proses pencabutan ribuan izin tambang sejak 2021 hingga 2023 yang diduga penuh dengan praktik korupsi. Pimpinan KPK telah meminta bagian pengaduan masyarakat untuk menelaah laporan Jatam tersebut.
Koordinator Jatam Melky Nahar saat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menyampaikan, Jatam melaporkan Bahlil ke KPK terkait proses pencabutan ribuan izin tambang sejak 2021 hingga 2023 yang diduga penuh dengan praktik korupsi. Menurut dia, laporan tersebut bertujuan untuk membuka pola yang digunakan para pejabat negara, terutama Bahlil, dalam proses pencabutan izin tambang yang menuai polemik.
Pada 2022, Presiden Jokowi kembali meneken Keppres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Melalui Keppres ini, Bahlil diberi kuasa untuk mencabut izin tambang, hak guna usaha, dan konsesi kawasan hutan, serta dimungkinkan untuk memberikan kemudahan kepada organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan lain-lain untuk mendapatkan lahan/konsesi.
Menurut dia, proses pencabutan izin tambang yang dilakukan Bahlil diduga tebang pilih dan transaksional. Itu berujung pada menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau badan usaha lain. ”Ribuan izin yang dicabut menteri Bahlil kemarin, lalu kemudian ada dugaan Bahlil mematokKOMPAS/IWAN SETIYAWAN
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pemeriksaan Menteri Bahlil Tak Perlu Tunggu Laporan MasyarakatKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memeriksa Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia untuk menelusuri
続きを読む »
JATAM Laporkan Bahlil Lahadalia ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Izin Pertambangan"Dimungkinkan untuk memberikan kemudahan kepada organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan lain-lain untuk mendapatkan lahan/konsesi," katanya
続きを読む »
KPK Bakal Dalami Isu Menteri Investasi Bahlil Main Izin Tambang dan SawitJPNN.com : KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi terkait munculnya nama Bahlil yang beredar dalam pemberitaan media massa.
続きを読む »
16 Menteri Belum Serahkan LHKPN ke KPKSebanyak16 menteri belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
続きを読む »
ICW Soroti Kasus Pungli di Rutan KPK: Betapa Bobroknya Lembaga Antirasuah ItuKPK menetapkan sebanyak 15 orang menjadi tersangka kasus pungli di rutan KPK. Salah satunya kepala rutan.
続きを読む »
Imbas 15 Pegawai KPK Lakukan Pungli, KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PASBerita Imbas 15 Pegawai KPK Lakukan Pungli, KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PAS terbaru hari ini 2024-03-16 08:22:28 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »