Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebutkan sektor sumber daya alam (SDA) hingga hukum masih rentan terjadinya praktik korupsi.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 3 Mei 2023. menyebutkan sektor sumber daya alam hingga hukum masih rentan terjadinya praktik korupsi. Sektor-sektor tersebut menjadi atensi KPK, agar praktik korupsi dapat diberantas.
“Dalam prioritas kerjanya, KPK telah menyusun skala prioritas pada sektor sumber daya alam, politik, hukum, pelayanan publik, dan tata niaga. Kita ketahui sektor-sektor tersebut masih rentan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dikutip Minggu . Ali menyebut, korupsi di sektor-sektor tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam nominal yang fantastis. Tidak hanya itu, korupsi pada sektor-sektor itu tentunya akan berdampak buruk terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Oleh karenanya, KPK akan terus fokus terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi,” tutur Ali.Ali menyebut, salah satu syarat agar Indonesia menjadi negara maju yakni terbentuknya budaya antikorupsi dalam diri dan lingkungan masyarakatnya.
“Untuk mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara maju, salah satu prasyaratnya tentu adalah telah terbangunnya budaya antikorupsi dalam diri dan lingkungan masyarakatnya. Baik dalam lingkungan pemerintahan, politik, pendidikan, tata niaga, hingga sosial kemasyarakatan,” ujar Ali.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
KPK Yakin Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Tak Ganggu Pemberantasan KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yakin perpanjangan masa jabatan para pimpinannya tak mengganggu upaya pemberantasan korupsi.
続きを読む »
Teras Narang Sebut Perlu Payung Hukum Soal Tata Kelola SDAAnggota DPD RI Agustin Teras Narang mengatakan, ada 17 regulasi terkait sistem pengelolaan sumber daya alam yang tersebar di lingkungan hidup, agraria, kehutanan, pertanian dan perkebunan, pertambangan dan energi, wilayah pesisir, kelautan, dan perikanan.
続きを読む »
Mahfud Sebut Sudah Ada Tersangka di Kasus Korupsi Impor Emas Rp 47,1 Triliun |Republika OnlineMahfud mengatakan penyidikan kasus impor emas bagian dari penelusuran TPPU Rp 189 T.
続きを読む »
Usut Kasus Korupsi Gedung DPRD, KPK Panggil Wabup Morowali UtaraKPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengerjaan pembangunan Gedung DPRD yahap pertama tahun anggaran 2016.
続きを読む »
Mahfud Md Sebut Sudah Ada Tersangka di Kasus Korupsi Impor EmasMenkopolhukam RI Mahfud Md menyebut sudah ada tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
続きを読む »
KPK: Siapapun Pimpinannya, Tujuannya Berantas KorupsiKPK mengapresiasi sikap pemerintah yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK sesuai keputusan MK.
続きを読む »