KPK meminta penegak hukum untuk menguatkan koordinasi dalam penanganan perkara melalui e-SPDP.
PENEGAK hukum diminta Komisi Pemberantasan Korupsi menguatkan koordinasi dalam menangani perkara. Salah satu caranya bisa dengan memanfaatkan sistem surat pemberitahuan dimulainya penyidikan online .
"Lewat e-SPDP, kita bisa melihat ketika laporan dari masyarakat diterima apakah sudah dilakukan penyelidikan atau belum oleh penegak hukum lain," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Senin . Alex menjelaskan sistem itu membuat penegak hukum bisa saling berkoordinasi tanpa harus melakukan pertemuan. Komunikasi yang baik penting untuk membuat penanganan perkara tidak tumpang tindih."Jika sudah diproses oleh APH lain, maka informasi yang kami punya di KPK akan diberikan dan kami akan melakukan monitoring," ucap Alex.
Penegak hukum juga bisa saling membantu jika melihat adanya penanganan perkara yang mangkrak dari sistem daring itu. Salah satu daerah yang diminta memaksimalkan fungsi e-SPDP yakni Jambi."Kami mendorong APH untuk mencatat setiap SPDP yang diterbitkan di aplikasi e-SPDP sehingga KPK bisa memantau. Dan jika ada keterlambatan, KPK bisa melakukan supervisi dan melihat hambatan yang dihadapi APH," ujar Alex.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Guru Kuak Kasus Pungli, Irjen Kemendikbudristek: Libatkan Penegak Hukum Jika Ada PidanaIrjen Kemendikbudristek menyarankan Inspektorat Daerah melibatkan penegak hukum untuk mengusut apabila menemukan adanya unsur pidana. Karena menurut dia, pungli merupakan sebuah tindak pelanggaran hukum.
続きを読む »
Rekomendasi Asesmen Aparat Penegak Hukum Diperkirakan Hadapi ResistansiJika perbaikan pengelolaan SDM di institusi penegak hukum dilakukan dengan sungguh-sungguh, diperkirakan akan timbul resistansi internal. Sebab, hal itu bisa mengganggu kenyamanan yang selama ini ada.
続きを読む »
Mendesak, Pembinaan Penegak HukumJika perbaikan pengelolaan SDM di institusi penegak hukum dilakukan dengan sungguh-sungguh, diperkirakan akan timbul resistansi internal. Sebab, hal itu bisa mengganggu kenyamanan yang selama ini ada.
続きを読む »
Saat Emoji 'Thumbs Up' Diakui sebagai Persetujuan Kontrak oleh PengadilanKta perlu mengingatkan hakim dan penegak hukum untuk tidak mengeneralisasi tafsir atas emoji dan emoticon.
続きを読む »
Kemendagri Ingatkan Pentingnya Inovasi Produk Hukum untuk Menentukan Kemajuan DaerahMewujudkan kesepahaman tentang betapa pentingnya peran Biro Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai katalisator pembentukan produk hukum daerah berkualit...
続きを読む »