KPK mendapatkan informasi adanya laporan inspektorat pemerintah daerah terkait pengadaan pada program penurunan prevalensi stunting yang tidak memberikan manfaat optimal.
Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Kedeputian Koordinasi Supervisi mendapatkan informasi adanya laporan inspektorat pemerintah daerah terkait pengadaan pada program penurunan prevalensi stunting yang tidak memberikan manfaat optimal.
"Kemudian dari identifikasi yang KPK lakukan, terdapat beberapa praktik dalam upaya penanganan prevalensi stunting yang berisiko menimbulkan korupsi. Praktik tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu anggaran, pengadaan, dan pengawasan," ujar Niken dalam keterangannya, Rabu . Niken menyebut, pada aspek penganggaran, temuan di lapangan menunjukkan adanya indikasi tumpang-tindih perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya pada aspek pengadaan, adanya pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus nonfisik masih belum berjalan optimal.
2 dari 3 halamanAspek PengawasanTerkait pengadaan alat peraga juga bersifat sentralistis yang menyebutkan bahwa terdapat keterbatasan peran vendor. Vendor yang menyediakan alat tersebut harus mendapat lisensi dari BKKBN. Dari berbagai temuan tersebut, Niken menyampaikan beberapa rekomendasinya. Pada aspek penganggaran, KPK merekomendasikan adanya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih alokasi anggaran.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Dua Pejabat Tinggi KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Kasus Formula EDirektur Penyelidikan KPK Endar Priantoro, serta Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dilaporan ke Dewas KPK
続きを読む »
KPK Berharap Bekas Bupati Lampura Agung Mangkunegara Sampaikan Pesan Positif ke Masyarakat Soal Efek Jera KorupsiAda sebuah harapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, mendapat bebas bersyarat. Agung
続きを読む »
Usut Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Periksa PNS hingga Pegawai BankPara saksi akan diperiksa KPK untuk melengkapi berkas perkara Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak.
続きを読む »
Viral Kabar Gibran Ditangkap KPK karena Korupsi, Ali Fikri: Itu Hoaks!Pihak KPK menegaskan informasi penangkapan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dalam kasus korupsi penyertaan modal daerah adalah hoaks
続きを読む »
Viral Video Penyetoran Uang Korupsi Gibran Rakabuming, KPK Pastikan Hoax!Video berisi narasi KPK menyetorkan uang hasil korupsi Gibran beredar di media sosial. KPK menegaskan informasi dalam video itu tidak benar alias hoax.
続きを読む »
KPK: Hoaks! Viral Kabar Gibran Ditangkap Karena KorupsiPihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan informasi penangkapan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dalam kasus korupsi penyertaan modal daerah adalah hoaks.
続きを読む »