TIM Advokasi untuk Kemanusiaan Korban Gagal Ginjal Akut pada Anak (GGAPA) dan 25 keluarga korban menemui Komisi IX DPR di Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023. Mereka mencari keadilan karena pemerintah dianggap lepas tanggung jawab.
TIM Advokasi untuk Kemanusiaan Korban Gagal Ginjal Akut pada Anak dan 25 keluarga korban menemui Komisi IX DPR di Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023. Mereka mencari keadilan karena pemerintah dianggap lepas tanggung jawab.
"Efek bagi mereka yang masih hidup itu luar biasa. Bayangkan, bagaimana orangtuanya mau bekerja kalau setiap hari harus ke dokter? Belum lagi yang meninggal, ada korban yang berduka," ungkap Al Araf. Saleh Partaonan Daulay, anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Amanah Nasional menjawab, DPR adalah lembaga legislatif, yang merupakan sebatas pengawas, tapi bukan eksekutornya, eksekutifnya ada di pemerintah.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Komisi VIII DPR RI Usulkan Biaya Haji 2023 Bisa Disesuaikan dengan Prinsip Istitha'ahWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengusulkan tarif biaya haji tahun 2023 disesuaikan dengan prinsip istitha’ah atau kemampuan berhaji.
続きを読む »
Ketua Komisi II DPR Minta Isu Masa Jabatan Kepala Desa Tak Dikaitkan Politik 2024Ribuan kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ada kekhawatiran jadi pintu masuk perpanjangan masa jabatan presiden.
続きを読む »
Komisi I DPR: Buntut Pembakaran Al Quran, Kemlu Bakal Panggil Dubes SwediaPemerintah Indonesia mengecam sikap politikus Swedia yang melakukan pembakaran Al Quran. Dave Laksono sebut Kemenlu akan panggil Dubes Swedia untuk Indonesia
続きを読む »
Komisi I DPR: Pembakaran Al Quran di Swedia akan dibawa ke bilateral'Kemlu infonya akan memanggil Dubes (Marina Berg), bila tidak ada sikap yang tegas dan jelas, Komisi I akan menaikkan isu ini ke bilateral atau multilateral,'
続きを読む »
Jokowi Minta Kemhan Jadi Koordinator Intelijen, Komisi I DPR: Gak MasalahAnggota Komisi I, DPR Fadli Zon buka suara soal permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Kementerian Pertahanan (Kemhan) jadi koordinator intelijen negara
続きを読む »
Komisi VII DPR Sebut Skema Power Wheeling Berpotensi Membebani APBNKementerian ESDM menghapus pasal skema power wheeling dalam RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Keputusan itu diapresiasi anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar.
続きを読む »