Kontrol Tempat Ibadah Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional Masyarakat

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam Rapat dengan Komisi III DPR RI, mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia.

BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme , dalam Rapat dengan Komisi III DPR RI, mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia. Tujuannya, agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme.

Lebih lanjut, Halili menambahkan bahwa kontrol terhadap seluruh tempat ibadah berpotensi menyebabkan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28E Ayat , Pasal 28I, dan Pasal 29. “Pemerintah, misalnya melalui BNPT dan Kementerian Agama, memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan asesmen awal agar radikalisasi yang berlangsung di beberapa tempat ibadah Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara bisa mitigasi dan kemudian ditangani secara presisi melalui kolaborasi dengan ormas keagamaan moderat tersebut,” ujarnya.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

BNPT Usul Semua Tempat Ibadah di Bawah Kontrol PemerintahKepala BNPT mengatakan RI bisa meniru negara-negara timur tengah hingga Afrika. Semua kegiatan ibadah dan para tokoh diawasi pemerintah.
続きを読む »

DMI Tolak Usul BNPT soal Pemerintah Kontrol Tempat Ibadah: TotaliterSekjen DMI mengkritik balik keberadaan lembaga BNPT yang dinilai tumpah tindih kewenangannya dengan institusi lain, termasuk Polri.
続きを読む »

Waketum MUI Kritik Usul BNPT soal Kontrol Tempat Ibadah: Corak TiraniAnwar Abbas mengatakan MUI sangat menyesalkan usulan Kepala BNPT yang menghendaki semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah.
続きを読む »

Menko PMK Resmikan Pura Aditya Jaya Rawamangun sebagai Tempat Ibadah Ramah AnakKegiatan itu diselenggarakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Sabtu (2/9).
続きを読む »

Kampanye di Tempat Ibadah hingga Pencalonan Presiden, KPU Gelar Uji Publik 3 PKPUKOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan uji publik terkait tiga draf Peraturan KPU (PKPU). Yang pertama, revisi PKPU 15 Tahun 2023 tentang Kampanye.
続きを読む »

BNPT Usulkan Tempat Ibadah di Bawah Kendali Pemerintah, PGI: Itu Sikap Frustasi“Hal sedemikian ini merupakan arus balik dari cita-cita reformasi dan akan membawa kita kepada suasana etatisme pada masa Orde Baru,” tegas Gomar.
続きを読む »