Komisi VII DPR mendapat laporan adanya dugaan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) secara sepihak.
JawaPos.com – Mirisnya lagi IPPKH itu berada di area kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam milik PT Wana Inti Kahuripan Intiga .
“Komisi VII segera menindaklanjuti laporan ini dengan memanggil pihak-pihak yang terkait. Yakni, perusahaan-perusahaan yang mendapat izin di dalam area PT WIKI. Bahkan jika diperlukan akan mengirim tim ke lapangan untuk mendalami kasus tersebut,” ujar Sugeng Suparwoto kepada wartawan, Rabu . “Sebagai Komisi yang mengurusi masalah petambangan, Komisi VII DPR diharapkan bisa menertibkan pengusaha tambang yang membuka lahan pertambangan di wilayah kerja PT WIKI tanpa komunikasi atau koordinasi itu,” kata Aryo.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Soal Penerbitan IPPKH Sepihak, PT WIKI Mengadu ke Komisi VII DPRManajemen PT WIKI mengadukan penerbitan IPPKH secara sepihak di dalam kawasan IUPHHK-HA perusahaan tersebut ke Komisi VII DPR RI.
続きを読む »
Anggota Komisi VII DPR Usul Izin Operasional PT GNI Dicabut Sementara, Ini AlasannyaAnggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengusulkan agar izin operasional PT. GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dicabut sementara.
続きを読む »
Momen Komisi IV DPR Semprot Mentan yang Kinerjanya Dinilai BurukKomisi IV DPR gelar raker dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik kinerja Kementan.
続きを読む »
Komisi IV DPR Puji Kinerja Kementan di 2022Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin meemuji kinerja Kementan selama 2022. Ini sebabnya.
続きを読む »
Foto : Raker dengan Komisi IV DPR, Mentan Dicecar Soal Kedelai Tak Ada Laporan | merdeka.comRaker dengan Komisi IV DPR, Mentan Dicecar Soal Kedelai Tak Ada Laporan. Raker tersebut membahas mengenai Kinerja Kementerian Pertanian mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, hingga data stok pangan yang berbeda.,Kementan,Viral Hari Ini,Komisi IV DPR,DPR,Jakarta
続きを読む »
Komisi III DPR Sebut LPSK Luput dari Kasus Perkosaan di LahatKomisi III DPR meminta LPSK lebih proaktif sehingga korban perkosaan tak diintimidasi
続きを読む »