Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Jepang dalam rangka meningkatkan kerja sama Indonesia dan Jepang khususnya dalam bidang bisnis, riset, dan ...
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Jepang pada 6-11 Mei 2024 dalam rangka meningkatkan kerja sama Indonesia dan Jepang. ANTARA/Handout/aa.
Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mengatakan, dalam kunjungan kerja ke Jepang tersebut, pihaknya mendapatkan informasi serta perspektif baru dalam rangka akselerasi"Selain itu, kunjungan tersebut juga dapat meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam sektor bisnis, riset serta teknologi," ujar Roro Esti, dikutip dari Instagramnya di Jakarta, Selasa.
Dalam kerja sama itu juga telah dibentuk satuan tugas oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Pemerintah Jepang juga mengapresiasi dan menyambut baik pembentukan satgas guna mengakselerasi kerja sama bilateral tersebut," ujarnya.Saat kunjungannya itu, Roro Esti juga mengapresiasi aksi mitigasi risiko bencana dan keamanan dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima atau Fukushima Dai-ichi yang sempat dilanda bencana pada 2011.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Dubes harap Komisi VII DPR pelajari pengolahan energi nuklir di JepangDuta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi menyatakan harapannya agar kunjungan Komisi VII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ...
続きを読む »
Komisi VII DPR Kritisi Putusan PTUN Jakarta yang Loloskan Lima IUP Nikel BodongFakta bahwa adanya IUP yang tidak lolos MODI, meski ujungnya dinyatakan tidak bersalah oleh PTUN, mencerminkan disharmoni perizinan tambang
続きを読む »
Komisi VII DPR Kritisi Putusan PTUN Jakarta yang Loloskan 5 IUP BermasalahJPNN.com : Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengkritisi putusan PTUN Jakarta yang tidak menghukum bersalah lima pemilik IUP yang tidak tercatat dalam MODI
続きを読む »
Anggota Komisi VII DPR Kritisi Putusan PTUN Jakarta yang Tidak Menghukum 5 IUP BermasalahAnggota Komisi VII DPR Mulyanto mengkritisi putusan PTUN Jakarta yang tidak menghukum bersalah lima pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah
続きを読む »
Komisi VII DPR Kritisi Putusan PTUN Jakarta yang Loloskan Lima IUP BodongSeharusnya, sambung Mulyanto, badan usaha yang sudah memiliki IUP otomatis terdaftar dalam MODI
続きを読む »
Anggota Komisi VII DPR Kritik Rencana Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak FreeportMulyanto, menolak rencana pemerintah memberi karpet merah bagi pembaruan izin usaha pertambangan (IUP) PT. Freeport Indonesia (PTFI) sampai tahun 2061
続きを読む »