Komisi III DPR RI meminta agar figur-figur yang menjadi Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah
Komisi III DPR RI meminta agar figur-figur yang menjadi Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mereka yang mafhum permasalahan pemberantasan korupsi di Tanah Air.Ini Kesimpulan Raker Jaksa Agung dengan Komisi III DPR
Didik menegaskan, berdasarkan aturan yang berlaku, pembentukan Pansel KPK diatur dalam UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Sangat jelas disebutkan dalam Pasal 30 Ayat dan UU Pemberantasan Tipikor. “Selain itu, transparansi kinerja pansel dalam menjalankan setiap tahapan juga harus dilakukan. Pelibatan partisipasi publik secara aktif menjadi sangat esensial,” tegas Didik.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Telah Diseleksi, Sejumlah Nama untuk Pansel Capim KPK Diajukan ke PresidenKomisi III DPR berharap agar pansel yang terbentuk jangan hanya mengikuti selera pemerintah.
続きを読む »
Kuasa Hukum Panji Gumilang Heran Komisi III DPR Tiba-tiba Komentari Praperadilan TPPUAlvin Lim sendiri mengaku tetap percaya dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa obyektif dan profesional dalam mengadili perkara
続きを読む »
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU MK, PDIP Meradang Pertanyakan Tak Ada Pandangan Mini FraksiBerita Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU MK, PDIP Meradang Pertanyakan Tak Ada Pandangan Mini Fraksi terbaru hari ini 2024-05-14 14:32:36 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »
Komisi III Komentari Kasus Panji Gumilang, Alvin Lim: DPR Bukan Jubir Polri!Berita Komisi III Komentari Kasus Panji Gumilang, Alvin Lim: DPR Bukan Jubir Polri! terbaru hari ini 2024-05-13 15:38:05 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »
Komisi III DPR: Jangan Ada ”Pengondisian” Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPKAnggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Trimedya Panjaitan, mengatakan, rekam jejak Pansel KPK harus diperhatikan.
続きを読む »
Pengakuan Mengejutkan Johan Budi soal Revisi UU MK Dibahas Diam-diam di Komisi III DPRAnggota Komisi III DPR RI, Johan Budi merespons revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibahas di masa reses
続きを読む »