Komisi II DPR dan Pemerintah sepakat membawa delapan RUU tentang provinsi ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Ketua Komisi II DPR kemudian mengakhiri kesimpulannya. Sembilan fraksi sepakat jika 8 RUU tentang Provinsi ini dibawa ke paripurna.
Dari sembilan fraksi yang menyetujui, Demokrat setuju dengan catatan. Demokrat meminta hasil final 8 RUU mesti menjawab kebutuhan daerah dan perkembangan zaman. Demokrat memandang RUU tentang Provinsi Bali semestinya dapat menjamin perlindungan kepada budaya dan alam yang ada di sana. Ia mendukung pemerintah provinsi Bali diberikan kewenangan untuk mengambil kontribusi dari wisatawan asing.
"Untuk itu saya minta sekali lagi persetujuan buat semua. Apakah kita dapat menyetujui 8 RUU yang kita sudah sepakati dan kita teruskan kepada pembicaraan tingkat II di rapat paripurna. Apakah bisa kita setujui?," tanya Doli.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
DPR: Pengujian Perppu Cita Kerja Sudah Kehilangan Objek karena Telah Disahkan Jadi Undang-undang - Tribunnews.comSupriansa, perwakilan DPR RI menyatakan bahwa pengujian Perppu Cipta Kerja ini sudah kehilangan objeknya, sehingga sudah tidak relevan untuk dilakukan
続きを読む »
Komisi II DPR dan Mendagri Bahas RUU Provinsi Sumut hingga BaliKomisi II DPR menggelar rapat kerja membahas delapan RUU provinsi, yakni RUU Provinsi Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Kalteng, dan Bali.
続きを読む »
Pemerintah Segera Serahkan DIM RUU Kesehatan ke DPRPemerintah segera menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kesehatan kepada DPR RI.
続きを読む »
PBNU Dukung Pengesahan RUU PPRT : Wujud Kepatuhan AgamaPerwakilan PBNU, Aniq Nawawi, mendukung pengesahan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) menjadi RUU Inisiatif DPR.
続きを読む »
Kalender Bali Selasa 28 Maret 2023: Hari Baik Bikin Usaha, Bendungan dan Undang-undangKalender Bali Selasa 28 Maret 2023 bertepatan dengan Anggara Pon Menail: Hari baik bikin usaha, bendungan dan undang-undang, kecuali
続きを読む »
DPR Merasa Belum Perlu Undang Prima Saat Bahas Kasus Hukum MerekaKetua Komisi II DPR sebut belum ada urgensi untuk memanggil Prima dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas soal kasus hukum mereka
続きを読む »