Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera membantah keras informasi yang meresahkan bahwa ada pembatalan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
ANGGOTA Panja RUU ASN Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera membantah keras informasi yang meresahkan bahwa ada pembatalan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja .Dia mengungkapkan fakta bahwa dari 2,3 juta honorer itu ternyata banyak yang bodong. Informasi itu menurut dia, diperoleh dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan .
“Proses pemeriksaan data honorer ini masih berjalan. Nah yang sudah rapih datanya diangkat PPPK,” ujarnya.Hal itu menurut dia sebenarnya bagus dilakukan karena sebelum proses pengangkatan honorer menjadi PPPK yang ditenggat tuntas hingga Desember 2024, maka datanya dibereskan dahulu. Dia mengatakan jika 2,3 juta honorer langsung diangkat tanpa verifikasi validasi data lagi, maka akan merugikan negara. Selain itu tidak adil bagi honorer yang sudah benar-benar mengabdi.Mardani mengungkapkan ada tiga poin utama dalam penyelesaian honorer ini, pertama, pemerintah dan DPR RI ingin membuang data honorer siluman, makanya sedang diverifikasi. Kedua, tidak boleh ada PHK atau pemutusan hubungan kerja; dan ketiga pintu PPPK besar dan ada opsi penuh waktu maupun paruh waktu.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kemenkeu Ajukan Anggaran Rp48 T di 2024, Komisi XI DPR 'Yes'!Komisi XI DPR RI menyetujui anggaran untuk Kementerian Keuangan sebesar Rp 48,35 triliun untuk tahun 2024.
続きを読む »
Komitmen BNPT Membangun Ketahanan Masyarakat dari Masuknya Radikalisme Didukung Komisi III DPRKomitmen BNPT membangun ketahanan masyarakat dari masuknya ideologi radikalisme mendapat dukungan dari Komisi III DPR.
続きを読む »
Kemensos dan Komisi VIII DPR salurkan bantuan tekan kemiskinan BogorKementerian Sosial bersama anggota Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan sosial kepada 88.290 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna menekan kemiskinan di ...
続きを読む »
Komisi IX DPR: Bonus demografi perlu diiringi penurunan stuntingWakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh menyatakan bahwa bonus demografi perlu diiringi dengan upaya penurunan ...
続きを読む »
Komisi III DPR Dukung Usulan Penambahan Anggaran BNPT 2024Komisi III DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran oleh BNPT RI tahun 2024.
続きを読む »