KOMISI I DPR RI jajaki kerja sama di bidang keamanan siber atau cyber security dengan Australia dalam kunjungan kehormatan courtesy call delegasi Kementerian Dalam Negeri Australia
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengaku mendukung atas usulan kerja sama keamanan siber tersebut. Sebab,Indonesia memiliki jumlah demografi yang sangat besar, dan pengguna internet aktif terbanyak di dunia.ini bagi kita juga sangat kita dukung. bagaimana menghindari serangan-serangan yang waktu itu . , beberapa rumah sakit ada yang pernah kena , BPJS pernah kena, bahkan lembaga lembaga negara beberapa kan juga sempat diserang siber.
Oleh karenanya, ia menilai Indonesia perlu bekerja sama dengan negara yang memiliki perhatian dan pemahaman yang sama. “Termasuk dengan Australia.” imbuhnyaSementara itu, upaya pengamanan media siber di Indonesia telah diupayakan melalui UU ITE yang telah direvisi juga UU Perlindungan Data Pribadi. Menurut Meutya, hal tersebut merupakan langkah yang bagus. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan akan dibentuknya UU Pengamanan Siber secara khusus di periode DPR RI mendatang.
WACANA soal pemberian kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan bagi diaspora bertalenta disebut sebagai angin segar yang bisa membuat Indonesia tak kehilangan SDM berkualitas. PRESIDEN Joko Widodo baru saja meresmikan Indonesia Digital Test House di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang berlokasi di Tapos, Depok
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Kerja Keras Turunkan Angka Stunting hingga 14 PersenKurniasih Mufidayati, menyoroti angka prevalensi stunting hanya turun 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023.
続きを読む »
Potret Kris Dayanti Kunjungan Kerja Bareng DPR Komisi IX ke Amerika, Cantik Berbatik Tuai Banyak PujianPenampilan Kris Dayanti saat menjalani kunjungan kerja ke Amerika mencuri perhatian. Tampil pakai batik, ia amat cantik.
続きを読む »
Ketua Komisi II DPR Buka Peluang Revisi UU Kementerian NegaraKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya membuka peluang untuk melakukan revisi terhadap UU Kementerian Negara.
続きを読む »
Komisi II DPR Ingatkan Penambahan Kementerian Harus untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Bagi-Bagi Kekuasaan"Penambahan kementerian untuk mengubah nomenklatur kementerian harus merevisi UU 39/2008," tegas Junimart.
続きを読む »
Anggota Komisi VI DPR Beberkan Faktor Kunci BMRI Mampu Raih Penghargaan dari ForbesBerdasarkan catatannya, banyak prestasi lainnya yang juga berhasil ditorehkan bank dengan kode BMRI ini.
続きを読む »
Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi KementerianKetua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi Kementerian
続きを読む »