PT Jakpro hingga saat ini belum menunjukan tanda-tanda membaik. Padahal menurut Komisi C DPRD DKI, Penyertaan Modal Daerah yang diberikan kepada Jakpro lebih dari Rp1 triliun.
Liputan6.com, Jakarta Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penggabungan atau merger terhadap anak usaha PT Jakarta Propertindo yang tidak produktif. Pasalnya, sejumlah anak perusahaan Jakpro yang sejauh ini merugi dinilai membebani Jakpro.
Saat ini, kata dia PT Jakpro juga tak kunjung memberikan keuntungan bisnisnya kepada Pemprov DKI Jakarta. Menurut Rasyidi dari segi keuangan Jakpro sedang tak baik-baik saja. "Perusahaan ini terlalu besar. Sehingga tidak fokus. Anak perusahaannya aja ada tujuh. Dari pemaparan mereka kami melihat sepertinya ada yang perlu digabungkan. Misalnya ada anak perusahaan yang tugasnya cuma menyewakan rumah, nyewakan lahan, cuma itu," jelas Rasyidi.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Komisi C DPRD DKI Jakarta Sebut JakPro Sudah 4 Tahun Tak Beri DividenJakPro ternyata sudah empat tahun tak memberikan keuntungan hasil kerja perusahaan atau dividen kepada pemegang saham. Salah satunya kepada Pemprov DKI Jakarta.
続きを読む »
Diklaim Sukses Gelar Formula E, Jakpro Ternyata Belum Bisa Kasih Dividen ke DKI Selama 6 TahunKomisi C DPRD DKI Jakarta menyebut Jakpro tidak akan memberikan dividen kepada Pemprov DKI Jakarta selama 6 tahun, terhitung sejak 2019 hingga 2025 karena belum sehat.
続きを読む »
Keuangan Jakpro Belum Sehat, DPRD Minta Merger Anak Usaha BUMDKomisi C DPRD DKI Jakarta meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggabungkan anak usaha. Sebab, jumlah anak usaha BUMD itu dianggap terlalu banyak.
続きを読む »
Legislator: Wajar pengadaan pakaian dan atribut dinas Rp1,87 miliarAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menilai wajar anggaran pengadaan pakaian dan atribut dinas untuk anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp1,87 ...
続きを読む »
Komisi II DPRD Solo Minta Audit Pengelolaan Pasar Ikan BalekambangRapat diikuti perwakilan dari sejumlah OPD yang terkait, seperti Dinas Pertanian dan Perikanan Solo, Inspektorat Solo, Dinas Perdagangan Solo, Bagian Hukum Setda Solo, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Solo
続きを読む »
Jakpro Belum Hasilkan Keuntungan Sejak 2019, Waduh!Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Rasyidi HY mengungkapkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak memberikan dividen sejak 2019.
続きを読む »