Koalisi mengeklaim sistem PPDB di DKI Jakarta diskriminatif dan melanggar hak anak.
"Karena kita menilai, selama ada sistem seleksi, maka ketidakadilan dan diskriminasi pasti ada di situ. Karena yang dibutuhkan anak-anak adalah sekolah, bukan seleksi karena pemerintah bikin seleksi, maka ini mengaburkan hak orang tua untuk menyekolahkan atau anak mendapatkan hak pendidikan karena sibuk seleksi yang diputer-puter," kata Ubaid Matraji usai konferensi pers Kopaja, Ahad .
Kopaja dikatakannya menolak sistem PPDB DKI dan menagih janji wajib belajar atau sekolah bebas biaya di Jakarta. Tuntutan ini sesuai dengan pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hingga Perda DKI Nomor 82/2006 tentang Sistem Pendidikan pasal 16, yaitu pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun dan menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun.
"Kesimpunan kami adalah karena belum ada political will untuk menggunakan budget Rp 17 triliun untuk anak-anak di DKI Jakarta. Apalagi program nasional revolusi mental itu kan fokus pengembangan SDM intinya. Nah, pengembangan SDM ada di mana, di sekolah," ujarnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Jakarta sepekan, DKI-PLN olah sampah hingga TransJakarta Jakarta-BogorLima berita di kanal Metropolitan Antaranews.com menjadi perhatian di DKI Jakarta dalam sepekan terakhir, yakni kerja sama Pemerintah Provinsi DKI ...
続きを読む »
Proyek Mangkrak Ancol: DPRD DKI akan Panggil Direksi, PDIP Minta Inspektorat DKI PeriksaDRPD DKI Jakarta akan panggil PT Pembangunan Jaya Ancol buntut pernyataan proyek mangkrak oleh Thomas Lembong.
続きを読む »
Jadwal Mobil SIM Keliling DKI Jakarta, Depok, Bandung Sabtu 10 Juni 2023Polda Metro Jaya pada hari ini Sabtu 10 Juni 2023 menyediakan lima mobil SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan oleh warga DKI Jakarta, untuk memperpanjang masa berlaku SIM
続きを読む »
DPRD DKI Dorong Kajian Komprehensif LRT Jakarta di ManggaraiDPRD DKI Jakarta meminta PT LRT Jakarta mengkaji secara komprehensif pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase 1B rute Velodrome-Manggarai.
続きを読む »