Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
PERHIMPUNAN Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi soal perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi .
"Jangan sampai preseden buruk ini justru berbalik digunakan untuk menjatuhkan Jokowi, oleh kelompok politik oposisi terhadap Jokowi saat ini, namun dapat berkuasa ke depannya," ujar Julius melalui keterangan tertulis, Sabtu .Putusan MK menyatakan Pasal 34 Undang-Undang No.19/2019 inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. MK membatalkan pasal itu yang isinya mengatur jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun.
"Yang artinya, bahkan MK merasuk hingga ke level persoalan teknis yakni agar bisa merevisi Keppres 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK," imbuhnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Selain Pimpinan KPK, Mahkamah Konstitusi juga Perpanjang Masa Kerja Dewas KPKMahkamah Konstitusi tidak hanya memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, namun juga Dewan Pengawas lembaga antirasuah tersebut.
続きを読む »
MK Terima Gugatan Nurul Ghufron, Masa Jabatan Ketua KPK Diperpanjang Jadi 5 TahunUsai gugatan masa jabatan Ketua KPK menjadi lima tahun, KPK sebut putusan MK semakin...
続きを読む »
Sikapi Isu Koalisi Bubar, Golkar Tegaskan KIB Tak Mengalami Kendala Apapun - Tribunnews.com'Maka nanti otomatis akan tercipta koalisi baru yang besar; yang beranggotakan minimal 4 partai dalam DPR, bahkan bisa nambah partain lain baik dari partai yang punya kursi di DPR atau non parlemen,' pungkasnya. (ist) KoalisiBubar KIB Golkar
続きを読む »
Koalisi AG-AP Sebut Hakim Tak Pertimbangkan Rekaman CCTV Bukti Penganiayaan Kasus Mario DandyRekaman CCTV penganiayaan oleh Mario Dandy itu tidak dipertimbangkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
続きを読む »
Putusan AG di Kasus Mario Dandy Disebut Tergesa-Gesa, Koalisi AG-AP: Hakim Sudah Punya KeinginanKoalisi melaporkan hakim yang diduga melanggar kode etik saat menjatuhkan vonis terhadap AG dalam kasus Mario Dandy.
続きを読む »
Koalisi Tembakau Soroti Pasal 154-155 RUU Kesehatan, SimakKoalisi Tembakau mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mengeluarkan Pasal 154-155 dari RUU Kesehatan Omnibus Law.
続きを読む »