Bima meminta Disdukcapil untuk tidak melakukan pemindahan domisili atau perilaku menitipkan anak sebagai famili lain dalam kartu keluarga (KK) saat PPDB.
Liputan6.com, Bogor - Pemerintah Kota Bogor akan menerbitkan Peraturan Wali Kota guna mencegah kecurangan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi yang terus berulang.
BACA JUGA: Ombudsman: Keluhan dan Permasalahan PPDB 2023 Bentuk Kejadian Ulang Setiap Tahun BACA JUGA: Menko Muhadjir Soal Kisruh Sistem Zonasi PPDB: Silakan Diubah ke yang Lama Kalau Sudah Tidak Cocok Baca Juga Bima meminta Disdukcapil untuk tidak melakukan pemindahan domisili atau perilaku menitipkan anak sebagai famili lain dalam kartu keluarga .Untuk Disdik dan jajaran sekolah, lanjut Bima, akan dilakukan pembenahan dengan membuat sistem konfirmasi ulang dan verifikasi faktual agar tidak ada pindah keluarga kurang dari satu tahun.
"Saya juga tidak mau mendengar ada kunjungan-kunjungan yang membebani pihak sekolah. Dan sekolah-sekolah tidak membuat kegiatan yang dapat membebani orangtua. Seperti pelepasan, perpisahan harus wajar sesuai kebutuhan yang bisa dipahami," tambahnya."Kepala sekolah yang digeser, saya harap menjadi pembelajaran," terang Bima.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Saling Lempar Perkara Kisruh Sistem ZonasiIrjen Kemendikbud Ristek, Chatarina Girsang, menilai kisruh sistem PPDB terjadi karena kesenjangan sistem pendidikan serta infrastruktur di tingkat daerah.
続きを読む »
Desentralisasi Fungsional untuk PPDBKisruh setiap penyelenggaraan PPDB menunjukkan desentralisasi pendidikan masih dipahami sebatas desentralisasi teritorial. Dibutuhkan pemahaman holistik tentang tata kelola urusan pendidikan dan sistem pemerintahan. Opini AdadiKompas
続きを読む »
BW Minta Firli Bahuri Cs Mundur atau Diberhentikan dari KPK Usai Kisruh Kasus BasarnasBambang Widjojanto tegas meminta Firli Bahuri Cs mundur pascapolemik OTT Basarnas. Kisruh tersebut cederai komitmen pemberantasan korupsi.
続きを読む »
Kisruh Kabasarnas jadi Tersangka, Dirdik KPK Brigjen Asep Diminta Tetap BertugasPeran Asep masih dibutuhkan di tengah kondisi KPK yang dinilai tidak baik-baik saja.
続きを読む »
Soal Kisruh Kasus Suap Kepala Basarnas, Presiden Jokowi : Hanya Soal Koordinasi, Kalau Itu Dilakukan RampungJokowi menilai kisruh penanganan kasus suap Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi bisa diselesaikan dengan koordinasi antara KPK dengan TNI.
続きを読む »