Kinerja DPR RI kembali ke Rubber Stamp?

Undang-undang terakhir ini yang kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah untuk mengeluarkan Perppu Ciptaker.

MASYARAKAT baru saja dikejutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo menjelang detik-detik pergantian tahun. Perppu berisi 1.117 halaman dan 186 pasal itu dikeluarkan setelah Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Optimal atau tidaknya parlemen dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut akan sedemikian jauh berpengaruh pada seberapa besar kewenangan, bahkan kekuasaan yang dimiliki parlemen, terutama dalam relasinya dengan eksekutif. Hal itu kemudian berpengaruh pada capaian kinerja DPR. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja sebagai UU yang inkonstitusional tentu saja menampar wajah performa legislatif. Apalagi, baik eksplisit maupun implisit, putusan MK RI tersebut memosisikan DPR sebagai institusi yang tidak patuh pada peraturan perundang-undangan, yang diputuskan sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan normatif itu terkesan diabaikan DPR sehingga sejak proses sangat awal publik begitu menaruh perhatian pada proses penyusunannya. Salah satu tahapan yang problem dalam penyusunan RUU Ciptaker ialah tahap perencanaan. Perlunya partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara khusus dalam UU No 12 Tahun 2011. Ditegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan ataupun tertulis dari masyarakat dilakukan dengan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi.

Pertama, jebakan politik berbiaya mahal. Derasnya arus liberalisme-kapitalisme dalam politik yang mendasarkan pada suara terbanyak dalam kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami stagnasi akibat pandemi covid-19 tentu akan berdampak pada proses politik elektoral.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Puan harap anggota DPR jalankan tugas konstitusional di tahun politikKetua DPR RI Puan Maharani berharap para anggota DPR RI terus menjalankan dan mengelola tugas serta fungsi konstitusional DPR RI di tahun politik agar berjalan dengan baik.
続きを読む »

Puan: Kalau DPR Tak Setuju, Perppu Cipta Kerja Harus DicabutKetua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja harus mendapat persetujuan DPR. Jika DPR tidak setuju maka Perppu itu harus dicabut.
続きを読む »

Vietnam Vs Indonesia, Park Hang-seo Bicara VAR dan Kinerja Wasit'Wasit juga manusia, ada momen cepat di mana kesalahan bisa terjadi,' kata pelatih Vietnam, Park Hang-seo, menjelang laga kontra Indonesia.
続きを読む »

Survei Voxpopuli: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Masih TinggiMenurut hasil survei Voxpopuli Research Center, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi tetap tinggi.
続きを読む »