'Sangat berbahaya, kecuali OJK sudah menunjukkan sumber daya manusianya, pengalaman bagaimana, karena kejahatan, industri keuangan sangat kompleks.'
PAKAR Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih mengkritik kewenangan penuh yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga dalam mengusut tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Ia mengigatkan, saat ini, Polri, dalam hal ini Bareskrim, sudah memiliki unit khusus untuk mengusut kejahatan di sektor kuangan, yakni Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus . Menurutnya, pemerintah seharusnya memaksimalkan unit khusus tersebut. "Saya meragukan kemampuan mereka, SDM-nya, saya tak tau juga perangkatnya sudah seperti di Bareskrim atau belum," ujarnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Arief Poyuono Sebut Kewenangan OJK di UU PPSK Bisa Bikin Kekacauan HukumKetua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengkritik pemberian kewenangan kepada OJK dalam UU PPSK
続きを読む »
Hima Persis Kritik Penyidik Tunggal di UU PPSK: Selama Ini Kinerja Polri BaikMenurutnya, pemberian kewenangan penyidikan pada OJK akan menjadi produk hukum yang tak efisien.
続きを読む »
UU PPSK: Menggugat 'Superioritas' Penegakan Hukum OJKUU PPSK memberi kewenangan superior bagi OJK terkait penyidik dan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan.
続きを読む »
UU PPSK: Menggugat 'Superioritas' Penegakan Hukum OJKUU PPSK memberi kewenangan superior bagi OJK terkait penyidik dan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan.
続きを読む »
Hasto PDIP Bicara Tak Hadir Pertemuan 8 Parpol di Dharmawangsa, Bahas Kewenangan MKSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan pihaknya tidak menghadiri pertemuan 8 parpol di Hotel Dharmawangsa.
続きを読む »
Hasto PDIP Ungkap Pertemuan 8 Parpol di Dharmawangsa, Bahas Kewenangan MKSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan pihaknya tidak menghadiri pertemuan 8 parpol di Hotel Dharmawangsa.
続きを読む »