Gubernur Sumbar Mahyeldi secara resmi me-launching pengelolaan transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Bank Nagari Unit Usaha Syariah usai memimpin Apel Gabungan perdana di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (2/1).
Dengan begitu, mulai 2 Januari seluruh rekening Pemprov Sumbar beralih ke rekening syariah. Tampak hadir pada pelaksanaan apel tersebut Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, Sekretari Provinsi Sumbar, Hansastri, para Staf Ahli, para Asisten, para Kepala OPD diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemprov Sumbar.
“Alhamdulillah di Apel Gabungan yang kita laksanakan di tahun 2023 ini, kita dapat me-launching Pengelolaan Transaksi Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bank Nagari Unit Usaha Syariah. Hal ini merupakan awal yang baik untuk kita semua,” ucapnya. Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar, yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang merupakan kearifan lokal yang ditulis secara jelas dalam UU tersebut.
Gubernur berharap, apa yang dilakukan Pemprov Sumbar merupakan awal yang baik dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan di tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. Gubernur juga mengajak seluruh ASN di lingkup Pemprov Sumbar untuk mengawali kegiatan di tahun 2023 ini dengan niat awal yang baik, hal tersebut ditandai dengan kinerja terbaik para ASN dan menjadikan tahun 2023 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
2023, Transaksi Keuangan Pemprov Sumbar Gunakan Bank Nagari Syariah - JawaPos.comPemprov Sumbar membuat terobosan pada awal 2023. Seluruh transaksi keuangan pemprov tersebut kini dialihkan ke Bank Nagari Unit Usaha Syariah.
続きを読む »
Pendapatan Surplus, Realisasi Belanja Pemprov Sumbar Tahun 2022 Mencapai 94,95 Persen |Republika OnlinePemprov Sumbar akan melakukan evaluasi-evaluasi demi perbaikan ke depan.
続きを読む »
Sri Mulyani: 2023 Adalah Ujian & UU PPSK Jadi 'Penyelamat' RIMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan UU PPSK akan menjadi penyelamat sektor keuangan Indonesia pada 2023.
続きを読む »
Resolusi Keuangan 2023: Investasi, Kurangi Utang Biar Nggak Boncos!Resolusi keuangan itu penting agar kondisi finansial bisa lebih sehat dari sebelumnya. Lalu, apa saja rekomendasi resolusi keuangan untuk tahun 2023 ini?
続きを読む »
UU P2SK Beri Kepastian Hukum yang Tegas dalam Penyidikan Kasus Keuangan | merdeka.comUndang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan kepastian hukum yang tegas dalam tindak pidana sektor jasa keuangan. Sebab, dalam aturan ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
続きを読む »
Kilas Balik Industri Keuangan Non Bank di Tahun Macan AirIndustri keuangan non bank Indonesia harus melalui jalan terjal sepanjang 2022.
続きを読む »