Hasyim juga menyampaikan tidak ada intimidasi dari KPU pusat ke daerah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum , Hasyim Asy'ari membantah, pihaknya menginstruksikan KPU daerah meloloskan partai politik tertentu sebagai peserta Pemilu 2024. Caranya dengan mengubah data hasil verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu 2024.Hasyim mengatakan, selama ini, pertemuan yang dilakukan oleh KPU pusat dan KPU daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, ditujukan untuk berkonsultasi mengenai berbagai hal terkait dengan kepemiluan.
Hasyim juga menyampaikan tidak ada intimidasi ataupun paksaan apa pun yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU daerah."Sering saya sampaikan, ketika ada yang tanya soal intimidasi, paksaan, saya kira enggak ada karena teman-teman KPU provinsi, kabupaten, dan kota itu kan bagian dari keluarga besar KPU," ucap Hasyim.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Koalisi Sipil Serahkan Bukti Kecurangan Verifikasi Faktual KPU ke Komisi II DPR |Republika OnlineKetua KPU Hasyim Asy'ari perintahkan Partai Gelora diloloskan sebab permintaan Istana
続きを読む »
Ketika KPU Minta Maaf karena Buat Gaduh |Republika OnlineKetua KPU Hasyim Asyari menyadari kegaduan yang dibuat terkait sistem proporsional.
続きを読む »
KPU Gelar Audiensi dengan Majelis Tinggi Agama KonghucuKata Hasyim, selain untuk meminta bantuan Matakin, kunjungan itu sekaligus untuk mensosialisasikan pengurus KPU.
続きを読む »
Ketua KPU Minta Maaf soal Pernyataan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka-TertutupKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari meminta maaf terkait ucapannya yang berbuntut panjang soal pemilu sistem proporsional terbuka dan tertutup. Nasional KPU
続きを読む »
Ketua KPU Minta Maaf, Pernyataannya Soal Sistem Pemilu Proporsional Terbuka-Tertutup Buat Gaduh - Pikiran-Rakyat.comKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari meminta maaf terkait pernyataannya mengenai sistem Pemilihan Umum (Pemilu).
続きを読む »
Ketua KPU Bilang Tak Ada Larangan ASN Jadi Panitia Ad Hoc PemiluKetua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan ASN tersebut harus diberhentikan sementara dan dapat kembali menjabat kembali setelah masa jabatan selesai.
続きを読む »