Kementerian PUPR menyatakan, inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan APBN.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.Apalagi, kemampuan APBN 2020-2024 juga diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun, dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur. Sehingga, hal tersebut dapat menyebabkan adanya selisih pendanaan yang harus dipenuhi.
"Pada TA 2023, lanjut Herry, Kementerian PUPR melalui DJPI menargetkan 14 proyek KPBU senilai Rp 73,93 triliun dalam tahap penyiapan, dan 17 proyek KPBU senilai Rp 138,41 triliun dalam tahap transaksi," kata Herry dalam keterangannya, Rabu, 25 Januari 2023.Pada tahap penyiapan, terdiri dari 3 proyek sumber daya air senilai Rp 20,74 triliun, 4 proyek Jalan dan Jembatan senilai Rp 34,55 triliun, 6 proyek Permukiman senilai Rp 17,91 triliun, serta 1 proyek Perumahan senilai Rp 730 miliar.
"Realisasi keuangan pada TA 2022 mencapai 85,31 persen dengan realisasi fisik sebesar 85,94 persen. Kemudian, pada TA 2023 ini porsi DJPI pada Pagu Anggaran 2023 sebesar Rp 165,9 miliar," ujarnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kementerian PUPR Bakal Bantu Biayai 220.000 Unit Rumah pada 2023Kementerian PUPR Bakal Bantu Biayai 220.000 Unit Rumah pada 2023
続きを読む »
Tol Semarang–Demak Seksi 2 Siap Beroperasi, Tinggal Menunggu Penetapan Tarif dari Kementerian PUPRRADARSEMARANG.ID, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus mempercepat pembangunan jalan tol Semarang–Demak. Terutama di seksi 2 (Km 448+994–Km 465+000) ruas Sayung–Demak sepanjang 16,31 km di Semarang, Jawa Tengah. Menteri PUPR B
続きを読む »
Kementerian PUPR Ungkap 3.500 Km Jalan Tidak TerawatKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan masih ada 3.500 kilometer (km) jalan yang tidak terawat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan...
続きを読む »
Rp 660 Miliar Dana Proyek IKN Nusantara Masih Parkir di Kementerian PUPRAda sekitar Rp 660,63 miliar dana yang seharusnya digunakan pada 2022 untuk pembangunan IKN Nusantara.
続きを読む »
Kementerian PUPR alokasikan penyediaan hunian IKN Rp537 miliar di 2023Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengalokasikan anggaran penyediaan hunian di Ibu Kota Negara ...
続きを読む »
Bangun Rumah Menteri di IKN, Kementerian PUPR Siapkan Dana Rp 337 MiliarKementerian PUPR telah menunjuk penyedia jasaAdhi Karya kerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian di IKN tersebut.
続きを読む »